Imparsial Minta Polisi dan Komnas HAM Ikut Usut Kematian 5 Calon Manajer Kopdes
Jum'at, 03 Juli 2026 - 09:35 WIB
loading...
A
A
A
Dalam keterangannya, Imparsial juga mengacu pada prinsip hak asasi manusia yang tertuang dalam Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death.
"Hal ini sejalan dengan prinsip HAM sebagaimana yang tertuang dalam Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death yang menegaskan bahwa setiap kematian yang berpotensi melawan hukum harus diselidiki secara independen, imparsial, cepat, efektif, dan transparan," kata Ardi.
Selain kepolisian, Imparsial meminta Komnas HAM membentuk tim investigasi independen guna menilai kemungkinan adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus tersebut, terutama terkait hak untuk hidup maupun dugaan perlakuan yang kejam atau tidak manusiawi selama pelaksanaan pelatihan
Menurut Imparsial, keterlibatan Kepolisian dan Komnas HAM penting untuk menghindari potensi konflik kepentingan apabila investigasi hanya dilakukan oleh institusi yang menyelenggarakan atau terlibat dalam pelaksanaan pelatihan.
"Pelibatan Kepolisian dan Komnas HAM menjadi penting untuk menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat muncul apabila investigasi hanya dilakukan oleh institusi yang menyelenggarakan atau terlibat dalam pelaksanaan pelatihan tersebut," ujarnya.
Atas dasar itu, Imparsial mendesak pemerintah menghentikan seluruh program yang bernuansa militeristik yang ditujukan kepada masyarakat sipil. "Atas dasar hal tersebut di atas, Imparsial mendesak Pemerintah untuk menghentikan seluruh program yang bernuansa militeristik yang ditujukan kepada masyarakat sipil," kata Ardi.
"Hal ini sejalan dengan prinsip HAM sebagaimana yang tertuang dalam Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death yang menegaskan bahwa setiap kematian yang berpotensi melawan hukum harus diselidiki secara independen, imparsial, cepat, efektif, dan transparan," kata Ardi.
Selain kepolisian, Imparsial meminta Komnas HAM membentuk tim investigasi independen guna menilai kemungkinan adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus tersebut, terutama terkait hak untuk hidup maupun dugaan perlakuan yang kejam atau tidak manusiawi selama pelaksanaan pelatihan
Menurut Imparsial, keterlibatan Kepolisian dan Komnas HAM penting untuk menghindari potensi konflik kepentingan apabila investigasi hanya dilakukan oleh institusi yang menyelenggarakan atau terlibat dalam pelaksanaan pelatihan.
"Pelibatan Kepolisian dan Komnas HAM menjadi penting untuk menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat muncul apabila investigasi hanya dilakukan oleh institusi yang menyelenggarakan atau terlibat dalam pelaksanaan pelatihan tersebut," ujarnya.
Atas dasar itu, Imparsial mendesak pemerintah menghentikan seluruh program yang bernuansa militeristik yang ditujukan kepada masyarakat sipil. "Atas dasar hal tersebut di atas, Imparsial mendesak Pemerintah untuk menghentikan seluruh program yang bernuansa militeristik yang ditujukan kepada masyarakat sipil," kata Ardi.
Lihat Juga :
