Senator: Tambahan Penerima Bantuan Pangan Harus Diiringi Penguatan Data dan Pemberdayaan Masyarakat
Rabu, 01 Juli 2026 - 15:38 WIB
loading...
A
A
A
"Saya mengapresiasi kerja keras Bulog NTB dan Pemerintah Daerah yang telah menyalurkan bantuan pangan secara masif. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Namun, penambahan jumlah penerima bantuan harus dibarengi dengan validitas data yang semakin baik agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial maupun potensi exclusion error, yakni masyarakat yang sebenarnya berhak tetapi justru tidak masuk dalam daftar penerima," kata Mirah, Rabu (1/7/2026).
Senator asal NTB tersebut menilai bahwa pembaruan data penerima bantuan harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa, perangkat kewilayahan, hingga tokoh masyarakat. Menurutnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat dinamis sehingga basis data penerima bantuan harus mampu mengikuti perubahan yang terjadi di lapangan.
BPS mencatat, pada September 2025 masih terdapat 637,18 ribu penduduk miskin di NTB atau setara 11,38 persen dari total penduduk. Angka ini menunjukkan bahwa penguatan data penerima bantuan menjadi penting agar intervensi pangan dapat menjangkau kelompok rentan secara lebih tepat.
Mirah juga mengapresiasi komitmen Bulog dalam menjaga kualitas beras yang disalurkan kepada masyarakat. Ia menilai kualitas pangan merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pangan yang aman, sehat, dan layak konsumsi.
"Ketika negara memberikan bantuan, masyarakat juga berhak memperoleh kualitas terbaik. Karena itu saya mendukung komitmen Bulog yang tidak hanya mengejar target distribusi, tetapi juga memastikan mutu pangan tetap terjaga hingga sampai ke tangan masyarakat," ujarnya.
Senator asal NTB tersebut menilai bahwa pembaruan data penerima bantuan harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa, perangkat kewilayahan, hingga tokoh masyarakat. Menurutnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat dinamis sehingga basis data penerima bantuan harus mampu mengikuti perubahan yang terjadi di lapangan.
BPS mencatat, pada September 2025 masih terdapat 637,18 ribu penduduk miskin di NTB atau setara 11,38 persen dari total penduduk. Angka ini menunjukkan bahwa penguatan data penerima bantuan menjadi penting agar intervensi pangan dapat menjangkau kelompok rentan secara lebih tepat.
Mirah juga mengapresiasi komitmen Bulog dalam menjaga kualitas beras yang disalurkan kepada masyarakat. Ia menilai kualitas pangan merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pangan yang aman, sehat, dan layak konsumsi.
"Ketika negara memberikan bantuan, masyarakat juga berhak memperoleh kualitas terbaik. Karena itu saya mendukung komitmen Bulog yang tidak hanya mengejar target distribusi, tetapi juga memastikan mutu pangan tetap terjaga hingga sampai ke tangan masyarakat," ujarnya.
Lihat Juga :
