HUT ke-80 Bhayangkara, Sekjen Perindo Ferry Kurnia Tegaskan Peran Strategis Polri Kawal Pembangunan

BOGOR - Kepastian hukum dan stabilitas keamanan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah agenda transformasi nasional yang dijalankan pemerintah. Karena itu, dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026), Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan menjadi pelindung bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum," tegas Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Presiden juga mengingatkan bahwa keamanan memiliki hubungan langsung dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, tidak mungkin ada kemakmuran tanpa stabilitas, tidak mungkin ada pembangunan tanpa keamanan, serta tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi tanpa kepastian hukum.

Baca juga: HUT ke-80 Bhayangkara, Prabowo Potong Tumpeng dan Serahkan ke Kapolri



Pesan tersebut mendapat perhatian Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang turut menghadiri upacara Hari Bhayangkara ke-80. Pria yang kerap disapa Kang Ferry ini menilai pidato Presiden memberikan arah yang jelas mengenai peran strategis Polri dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap negara.

Menurut Kang Ferry, penegakan hukum yang berkeadilan merupakan syarat utama untuk membangun legitimasi institusi negara di mata masyarakat. Sebab, rasa keadilan akan mendorong tumbuhnya kepercayaan publik yang menjadi modal penting bagi keberhasilan pembangunan nasional.

"Saya mencermati penegasan Presiden bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ini adalah prinsip yang harus terus dijaga karena keadilan merupakan syarat utama untuk membangun kepercayaan publik terhadap negara dan seluruh aparat penegak hukum," kata Kang Ferry saat ditemui usai acara.

Dia menilai pesan Presiden tersebut relevan dengan tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, ketika masyarakat menuntut pelayanan publik yang semakin transparan, profesional, dan akuntabel. Karena itu, Polri dinilai perlu terus memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan hukum menjadi instrumen perlindungan bagi seluruh warga negara.

Kang Ferry juga menekankan bahwa kepercayaan publik tidak lahir dari kewenangan semata, melainkan dari konsistensi aparat dalam menghadirkan rasa aman dan keadilan di tengah masyarakat.

Dia menilai pesan Presiden mengenai keterkaitan antara keamanan dan pembangunan menunjukkan bahwa tugas Polri saat ini semakin strategis. Stabilitas keamanan yang terjaga akan memberikan kepastian bagi dunia usaha, investasi, dan berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah.

"Presiden mengingatkan bahwa tidak mungkin ada kemakmuran tanpa stabilitas, tidak mungkin ada pembangunan tanpa keamanan, dan tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi tanpa kepastian hukum. Karena itu, Polri memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawal transformasi nasional yang sedang dijalankan pemerintah," ujarnya.

Kang Ferry mengapresiasi peran Polri dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk ketahanan pangan, penanganan bencana, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia berharap Polri terus memperkuat profesionalisme, integritas, serta kemampuan menghadapi berbagai bentuk kejahatan yang semakin kompleks.

"Tantangan Polri ke depan semakin kompleks. Karena itu, profesionalisme, integritas, dan keberanian menegakkan hukum secara adil harus terus diperkuat. Kepercayaan publik adalah modal utama untuk menjaga stabilitas nasional dan mendukung keberhasilan agenda pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah," pungkasnya.