LPI Minta Program Prioritas Nasional Dievaluasi Agar Sesuai Arahan Presiden
Senin, 29 Juni 2026 - 17:35 WIB
loading...
LPI meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program prioritas nasional agar sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Foto/SIndoNews
A
A
A
JAKARTA - Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program prioritas nasional yang dinilai menghadapi persoalan dalam tata kelola, transparansi, serta pengawasan. Hal itu diperlukan agar program yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat tidak membuka peluang terjadinya penyimpangan anggaran dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto .
Direktur Eksekutif Nasional Lingkar Pemuda Indonesia Akhrom Saleh, menegaskan seluruh anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis harus dikelola secara transparan dan akuntabel, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kami memandang bahwa setiap Rupiah uang negara adalah amanah rakyat yang tidak boleh dikhianati dengan budaya korupsi, anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis harus dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai arahan Presiden," ujar Akhrom, Senin (29/6/2026).
LPI menyoroti sedikitnya tiga program prioritas pemerintah yang belakangan menjadi perhatian publik, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, serta pelaksanaan pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes).
Baca juga: 5 Peserta Meninggal Dunia, Kemhan Evaluasi Latsarmil Calon Manajer Kopdes Merah Putih
Terkait pelaksanaan Program MBG, Akhrom mendesak aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan dalam tata kelola program tersebut.
"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam tata kelola MBG tanpa pandang bulu. Jangan biarkan program yang bertujuan menyehatkan anak bangsa dinodai oleh praktik pemburu rente," tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta pelaksanaan Program Sekolah Rakyat diaudit. "Kami menuntut transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pendidikan harus menjadi pilar peradaban, bukan ladang bancakan fee kontraktor," katanya.
Lihat video: UPDATE GUGURNYA PESERTA PELATIHAN KOPDES MERAH PUTIH, KEMENHAN BUKA SUARA
Akhrom juga menyampaikan keprihatinan atas meninggalnya sejumlah peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Menurut mereka, pemerintah perlu mengevaluasi kembali pendekatan pelatihan yang diterapkan dalam program tersebut.
"Kami menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa (Kopdes). Kami mendesak pemerintah untuk meninjau ulang pola pelatihan bagi manajer koperasi. Koperasi membutuhkan manajer dengan kompetensi manajerial dan ekonomi handal," ujarnya.
Akhrom menegaskan LPI tidak menolak program-program prioritas pemerintah. Sebaliknya, organisasi tersebut mendukung penuh berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah. Namun, menurutnya, pelaksanaan program harus dilakukan secara profesional agar tepat sasaran.
"Kami bukan menolak, namun. Sebaliknya, kami adalah pendukung utama setiap program prioritas pemerintah yang manfaatnya benar-benar dapat dirasakan langsung oleh rakyat kecil. Namun, prakteknya harus profesional," katanya.
Karena itu, Akhrom meminta pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program prioritas nasional serta menindak tegas pihak-pihak yang diduga memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu yang berpotensi membebani anggaran negara.
"tujuan utama seluruh program prioritas pemerintah harus tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan individu maupun kelompok yang nantinya bisa menjadi beban anggaran negara," katanya.
Direktur Eksekutif Nasional Lingkar Pemuda Indonesia Akhrom Saleh, menegaskan seluruh anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis harus dikelola secara transparan dan akuntabel, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kami memandang bahwa setiap Rupiah uang negara adalah amanah rakyat yang tidak boleh dikhianati dengan budaya korupsi, anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis harus dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai arahan Presiden," ujar Akhrom, Senin (29/6/2026).
LPI menyoroti sedikitnya tiga program prioritas pemerintah yang belakangan menjadi perhatian publik, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, serta pelaksanaan pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes).
Baca juga: 5 Peserta Meninggal Dunia, Kemhan Evaluasi Latsarmil Calon Manajer Kopdes Merah Putih
Terkait pelaksanaan Program MBG, Akhrom mendesak aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan dalam tata kelola program tersebut.
"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam tata kelola MBG tanpa pandang bulu. Jangan biarkan program yang bertujuan menyehatkan anak bangsa dinodai oleh praktik pemburu rente," tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta pelaksanaan Program Sekolah Rakyat diaudit. "Kami menuntut transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pendidikan harus menjadi pilar peradaban, bukan ladang bancakan fee kontraktor," katanya.
Lihat video: UPDATE GUGURNYA PESERTA PELATIHAN KOPDES MERAH PUTIH, KEMENHAN BUKA SUARA
Akhrom juga menyampaikan keprihatinan atas meninggalnya sejumlah peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Menurut mereka, pemerintah perlu mengevaluasi kembali pendekatan pelatihan yang diterapkan dalam program tersebut.
"Kami menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa (Kopdes). Kami mendesak pemerintah untuk meninjau ulang pola pelatihan bagi manajer koperasi. Koperasi membutuhkan manajer dengan kompetensi manajerial dan ekonomi handal," ujarnya.
Akhrom menegaskan LPI tidak menolak program-program prioritas pemerintah. Sebaliknya, organisasi tersebut mendukung penuh berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah. Namun, menurutnya, pelaksanaan program harus dilakukan secara profesional agar tepat sasaran.
"Kami bukan menolak, namun. Sebaliknya, kami adalah pendukung utama setiap program prioritas pemerintah yang manfaatnya benar-benar dapat dirasakan langsung oleh rakyat kecil. Namun, prakteknya harus profesional," katanya.
Karena itu, Akhrom meminta pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program prioritas nasional serta menindak tegas pihak-pihak yang diduga memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu yang berpotensi membebani anggaran negara.
"tujuan utama seluruh program prioritas pemerintah harus tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan individu maupun kelompok yang nantinya bisa menjadi beban anggaran negara," katanya.
(cip)
Lihat Juga :
