Indonesia Butuh Koalisi Advokasi untuk Percepat Adopsi Inovasi Kesehatan

JAKARTA - Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mengubah hasil penelitian menjadi solusi yang dapat diadopsi secara luas oleh masyarakat. Padahal, negeri ini memiliki potensi besar dalam pengembangan inovasi kesehatan .

Hal tersebut disampaikan Widyaretna Buenastuti, Konsultan Public Affairs dan Komunikasi Inke Maris & Associates dalam Keynote Address pada forum HIPELKI (Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia) 2026 di Solo.

Baca juga: Inovasi Kesehatan, ITS Kembangkan Alat Monitoring Jantung Jarak Jauh

Pada acara the 1st International Seminar bertempat di Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret, 18 Juni 2026, Widyaretna menekankan bahwa tantangan utama inovasi kesehatan di Indonesia bukan semata-mata terletak pada kemampuan menghasilkan inovasi.

"Tantangan utama pada kemampuan ekosistem untuk mengadopsi dan memanfaatkan inovasi tersebut secara berkelanjutan," ujar Widyaretna dalam seminar Policy and Ecosystem Enablers for Accelerating Health Innovation in Indonesia, Sabtu (27/6/2026).

“Inovasi tanpa adopsi hanyalah arsip. Dan adopsi tanpa kebijakan yang mendukung hanyalah mimpi,” katanya.

Menurut dia, berbagai indikator menunjukkan masih besarnya kesenjangan inovasi di Indonesia. Ketergantungan terhadap produk impor, rendahnya investasi riset dan pengembangan, terbatasnya hilirisasi hasil penelitian, serta belum optimalnya iklim usaha dan investasi menjadi faktor yang menghambat percepatan inovasi kesehatan nasional.

Menurut dia, hambatan tersebut bersifat sistemik dan terjadi di berbagai lapisan ekosistem, mulai dari tata kelola regulasi, pembiayaan inovasi, koordinasi antarlembaga, hingga rendahnya integrasi antara dunia akademik, industri, serta pembuat kebijakan.

“Masalah yang kita hadapi bukan hanya persoalan teknis. Ini adalah persoalan political economy yang membutuhkan advokasi kebijakan yang terstruktur, berbasis bukti, dan dilakukan secara kolektif,” katanya.

Widyaretna juga menyoroti fenomena silo yang masih terjadi dalam ekosistem inovasi kesehatan. Peneliti, regulator, industri, dan pemerintah kerap bekerja dalam ruang masing-masing sehingga menghasilkan kebijakan dan program yang tidak saling mendukung secara optimal.

Sebagai solusi, dia mengusulkan tiga fondasi utama untuk mempercepat adopsi inovasi kesehatan di Indonesia. Pertama, Policy Alignment yakni penyelarasan kebijakan fiskal, industri, dan riset agar menjadi pendorong inovasi, bukan hambatan.

Kedua, Institutional Buy-In yaitu komitmen nyata dari pemerintah, institusi kesehatan, universitas, asosiasi profesi, dan industri untuk bergerak dalam agenda yang sama. Ketiga, Structured Advocacy yakni pembentukan mekanisme advokasi bersama yang menggabungkan kekuatan data ilmiah, perspektif implementasi industri, serta pemahaman terhadap proses kebijakan publik.

Untuk mendukung agenda tersebut, dia memperkenalkan NADI (Network for Advancing Development and Innovation), sebuah inisiatif kolaboratif yang bertujuan mempertemukan akademisi, peneliti, dunia usaha, dan jejaring kebijakan dalam satu platform advokasi yang terintegrasi.

“NADI hadir sebagai ruang kolaborasi untuk memastikan bahwa bukti ilmiah, kebutuhan masyarakat, dan realitas implementasi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih efektif dan berdampak,” katanya.

Ketua Umum HIPELKI dr Randy Teguh menambahkan ruang bagi perusahaan alat kesehatan dan teknologi medis dalam negeri untuk bertahan dan berkembang masih sangat terbatas.

Selain itu, berbagai inovasi hasil penelitian masih menghadapi tantangan untuk diadopsi dan menjangkau pasar. "Kondisi ini yang melatarbelakangi peran HIPELKI sebagai wadah kolaborasi untuk mempercepat kemandirian dan pembangunan industri alat kesehatan nasional,” ujarnya.