Saatnya Muktamar NU Hadirkan Kepemimpinan yang Tak Lagi Wariskan Pertengkaran Berkepanjangan
Sabtu, 27 Juni 2026 - 20:06 WIB
loading...
A
A
A
Lebih lanjut dia mengatakan, sejumlah urusan teknis organisasi yang menurut sebagian pihak merupakan domain Ketua Tanfidziyah, kerap menjadi ruang perbedaan dengan Rais Syuriah. Akhirnya, kata dia, KH Miftahul Akhyar kembali didorong untuk berkiprah di tingkat nasional sebagai pengurus PBNU.
“Dua kali terjadi ketegangan. Dua kali pula perpindahan posisi menjadi jalan keluar. Kemudian, KH Miftahul Akhyar didorong ke PBNU. Di tingkat PBNU, ia dipercaya menjadi Wakil Rais Aam mendampingi KH Ma'ruf Amin ketika posisi Ketua Umum PBNU dijabat KH Said Aqil Siradj pada periode 2015–2020,” tuturnya.
Menurut dia, KH Ma'ruf Amin dan KH Said Aqil Siradj tentu juga bukan figur biasa. Keduanya disebut sebagai ulama dengan pengaruh nasional yang sangat besar.
Namun demikian, dia mengatakan, berbagai kalangan di internal PBNU juga mengetahui bahwa relasi antara KH Ma'ruf Amin dan KH Miftahul Akhyar tidak selalu berjalan mulus, meskipun dinamika tersebut relatif tertutup dari ruang publik.
“Ketika KH Ma'ruf Amin terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia pada 2019, KH Miftahul Akhyar otomatis naik menjadi Pelaksana Tugas Rais Aam PBNU,” jelasnya.
Setelah Muktamar ke-34 di Lampung pada 2021, sambung dia, KH Miftahul Akhyar kemudian terpilih sebagai Rais Aam PBNU berpasangan dengan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum. Publik NU saat itu berharap pasangan ini mampu menghadirkan stabilitas organisasi.
“Sebab KH Yahya Cholil Staquf juga bukan figur sembarangan. Selain berasal dari keluarga besar pesantren Rembang, beliau merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin, Leteh, Rembang, serta memiliki pengalaman panjang di tingkat nasional dan internasional,” ujar dia.
“Namun apa yang terjadi setelah itu? Sekali lagi, pertengkaran kembali terjadi. Bahkan kali ini skalanya jauh lebih besar. Perselisihan antara Rais Aam dan Ketua Umum tidak lagi menjadi isu internal, tetapi telah terbuka di ruang publik dan menyeret banyak pihak di sekitarnya,” tambahnya.
Menurut dia, tentu tidak adil jika seluruh kesalahan dibebankan kepada satu orang. Dia menuturkan, konflik organisasi sebesar NU selalu dipengaruhi banyak faktor: perbedaan visi, komunikasi yang buruk, persaingan politik, hingga perebutan pengaruh di sekitar pusat kekuasaan organisasi.
Namun, ujar dia, pola yang terus berulang dari fase ke fase patut menjadi bahan renungan bersama. Dia mengatakan, NU membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan, bukan menambah fragmentasi. NU memerlukan figur yang teduh, sederhana, dan mampu menjadi perekat seluruh unsur jam'iyah.
“Dan, mohon maaf, kriteria ini tidak saya temukan dalam diri KH Miftahul Akhyar, yang hidup dalam kemewahan. Semua tahu ia mengendarai mobil Alphard dan Land Cruiser. Rumahnya pun tak kalah mewah, berdiri di tanah yang luas dengan tinggi tiga lantai,” ucapnya.
Dalam sejarah NU, kata dia, ada figur-figur Rais Aam seperti KH Ahmad Siddiq dan KH Sahal Mahfudz. “Keduanya dikenang bukan hanya karena kedalaman ilmu, tetapi juga karena kesederhanaan hidup, keteduhan sikap, dan kemampuannya merawat persatuan. Kepemimpinan seperti itulah yang hari ini dibutuhkan NU,” pungkasnya.
“Dua kali terjadi ketegangan. Dua kali pula perpindahan posisi menjadi jalan keluar. Kemudian, KH Miftahul Akhyar didorong ke PBNU. Di tingkat PBNU, ia dipercaya menjadi Wakil Rais Aam mendampingi KH Ma'ruf Amin ketika posisi Ketua Umum PBNU dijabat KH Said Aqil Siradj pada periode 2015–2020,” tuturnya.
Menurut dia, KH Ma'ruf Amin dan KH Said Aqil Siradj tentu juga bukan figur biasa. Keduanya disebut sebagai ulama dengan pengaruh nasional yang sangat besar.
Namun demikian, dia mengatakan, berbagai kalangan di internal PBNU juga mengetahui bahwa relasi antara KH Ma'ruf Amin dan KH Miftahul Akhyar tidak selalu berjalan mulus, meskipun dinamika tersebut relatif tertutup dari ruang publik.
“Ketika KH Ma'ruf Amin terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia pada 2019, KH Miftahul Akhyar otomatis naik menjadi Pelaksana Tugas Rais Aam PBNU,” jelasnya.
Setelah Muktamar ke-34 di Lampung pada 2021, sambung dia, KH Miftahul Akhyar kemudian terpilih sebagai Rais Aam PBNU berpasangan dengan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum. Publik NU saat itu berharap pasangan ini mampu menghadirkan stabilitas organisasi.
“Sebab KH Yahya Cholil Staquf juga bukan figur sembarangan. Selain berasal dari keluarga besar pesantren Rembang, beliau merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin, Leteh, Rembang, serta memiliki pengalaman panjang di tingkat nasional dan internasional,” ujar dia.
“Namun apa yang terjadi setelah itu? Sekali lagi, pertengkaran kembali terjadi. Bahkan kali ini skalanya jauh lebih besar. Perselisihan antara Rais Aam dan Ketua Umum tidak lagi menjadi isu internal, tetapi telah terbuka di ruang publik dan menyeret banyak pihak di sekitarnya,” tambahnya.
Menurut dia, tentu tidak adil jika seluruh kesalahan dibebankan kepada satu orang. Dia menuturkan, konflik organisasi sebesar NU selalu dipengaruhi banyak faktor: perbedaan visi, komunikasi yang buruk, persaingan politik, hingga perebutan pengaruh di sekitar pusat kekuasaan organisasi.
Namun, ujar dia, pola yang terus berulang dari fase ke fase patut menjadi bahan renungan bersama. Dia mengatakan, NU membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan, bukan menambah fragmentasi. NU memerlukan figur yang teduh, sederhana, dan mampu menjadi perekat seluruh unsur jam'iyah.
“Dan, mohon maaf, kriteria ini tidak saya temukan dalam diri KH Miftahul Akhyar, yang hidup dalam kemewahan. Semua tahu ia mengendarai mobil Alphard dan Land Cruiser. Rumahnya pun tak kalah mewah, berdiri di tanah yang luas dengan tinggi tiga lantai,” ucapnya.
Dalam sejarah NU, kata dia, ada figur-figur Rais Aam seperti KH Ahmad Siddiq dan KH Sahal Mahfudz. “Keduanya dikenang bukan hanya karena kedalaman ilmu, tetapi juga karena kesederhanaan hidup, keteduhan sikap, dan kemampuannya merawat persatuan. Kepemimpinan seperti itulah yang hari ini dibutuhkan NU,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
