Pekan Raya Jakarta 2026 Belum Humanis bagi Pengunjungnya

Tulus Abadi
Pegiat Perlindungan Konsumen, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI)

PELAKSANAAN Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2026, tengah di gelar di Kemayoran, Jakarta Pusat, terhitung sejak 22 Juni hingga 22 Juli 2026, sebulan penuh. Masyarakat Jakarta, dan sekitarnya, tampak antusias menyambutnya, senyampang liburan anak anak sekolah. Kendati PRJ menjadi hajatan tahunan dan sudah berlangsung lama, namun masih menyisakan beberapa persoalan.

Pertama, nuansa komersialistik makin kentara. Nuansa ini bukan hanya tampak dari gebyar fisiknya saja, tetapi juga bisa disorot dari tarif masuk ke area PRJ yang kian mahal. Dan banyak dikeluhkan oleh warga di akun medsos milik PRJ. Tarif masuk ke area PRJ mulai Rp40.000 (khusus Senin), Rp50.000 (Selasa-Jumat), dan Rp60.000 (Sabtu, minggu, hari libur).

Tarif tersebut tergolong mahal, sebab belum termasuk tarif parkir, untuk mobil Rp35.000 (flat), plus belum tarif konser musik. PRJ bukan lagi menjadi "pasar rakyat" tapi justru menjadi area pasar dan pesta eksploitatif rakyat/masyarakat sebagai pengunjung/konsumen PRJ 2026. Tarif parkir yang mahal itu, belum setara dengan upaya pengunjung "war area parkir", yang bisa mencapai 1-2 jam, khususnya saat peak time.

Kedua, gebyar dan nuansa komersialistiknya PRJ 2026 itu, ironisnya, tidak sejalan dengan aspek kenyamanan dan keamanan di area PRJ 2026 tersebut. Terbukti, sebagaimana dilaporkan media, di area PRJ masih banyak aksi copet, yang sangat merugikan pengunjung PRJ.

Aksi copet seolah menjadi "tradisi" pelaksanaan PRJ setiap tahun hajatan PRJ. Aksi copet sangat meresahkan pengunjung PRJ, dan di sisi lain terlihat belum ada aksi mitigasi yang signifikan, yang dilakukan oleh managemen PRJ, plus aparat penegak hukum untuk melindungi pengunjung dari aksi copet tersebut.

Ketiga, selaras dengan masalah aksi copet, managemen PRJ juga tampak gagal mewujudkan PRJ sebagai area KTR (Kawasan Tanpa Rokok). Terbukti di area PRJ justru terdapat stand produsen rokok dengan sales girl yang menawarkan produk rokok ke para pengunjung PRJ.

Dan juga banyak orang merokok di area PRJ, termasuk para petugas tenant di PRJ. Padahal area PRJ adalah area KTR (Kawasan Tanpa Rokok), sebagaimana mandat UU tentang Kesehatan, PP tentang Kesehatan dan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok di DKI Jakarta. Maka boleh jadi area PRJ menjadi area yang tidak ramah bagi keluarga, anak anak, dan remaja.

Merujuk pada fenomena itu, mendesak bagi managemen PRJ untuk mewujudkan pelayanan yang lebih manusiasi, lebih humanis, pada warga Jakarta dan sekitarnya sebagai pengunjung/konsumen PRJ. Keberadaan copet, produsen/promosi rokok, dan orang merokok di area PRN; menjadi indikator limbungnya managemen PRJ mewujudkan performa pelayanan PRJ yang humanis.

Managemen PRJ seharusnya jangan hanya mentargetkan nilai komersial dan ekonomi saja, tetapi harus mampu menjadikan area PRJ sebagai area healing bagi warga Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta juga harus turut aktif dan pro aktif untuk mewujudkan performa pelayanan PRJ yang yang nyaman, aman, dan jumanis untuk semua pengunjung PRJ, termasuk anak-anak dan remaja.

Warga dan pengunjung sebaiknya memitigasi diri agar tidak menjadi korban copet, plus korban asap rokok. Dan guna memitigasi kemacetan parah di area PRJ, sebaiknya warga Jakarta menggunakan transum masal untuk mengunjungi area PRJ.