Guru Besar UMJ: Program MBG Jangan Dihentikan, tapi Dibenahi dan Diprioritaskan ke kelompok Rentan

“Yang dibutuhkan sekarang adalah bukti. Apakah status gizi meningkat, apakah lapangan kerja bertambah, apakah UMKM berkembang. Semua itu harus diukur secara objektif,” katanya.

Ia menyarankan evaluasi dilakukan oleh lembaga independen dengan melibatkan akademisi, ahli gizi, ekonom, dan berbagai pihak terkait agar hasilnya dapat dipercaya publik. Hasil evaluasi tersebut, lanjut dia, perlu dipublikasikan secara transparan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah sekaligus menjawab berbagai kritik yang berkembang.

Sri Yunanto juga mengapresiasi keputusan pemerintah menghentikan sementara distribusi MBG selama masa libur sekolah. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah bersedia merespons kondisi fiskal dan berbagai masukan yang berkembang di masyarakat.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut belum cukup untuk menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai efektivitas program. “Yang lebih penting adalah mengukur dampaknya secara jujur dan terbuka. Pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat apa hasil yang sudah dicapai dan bagaimana perbaikan tata kelola dilakukan,” katanya.

Dia mendorong BGN membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan perguruan tinggi dan para ahli untuk melakukan evaluasi serta pengawasan program secara berkala. Pendekatan yang terbuka akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar menghasilkan manfaat yang terukur.

“Di era keterbukaan seperti sekarang, pemerintah harus sering menjelaskan perkembangan program kepada publik. Jika tata kelola diperbaiki, dampaknya terbukti positif, dan hasilnya disampaikan secara transparan, masyarakat akan lebih mudah menerima dan mendukung program tersebut,” ujar Sri Yunanto.