Mendagri Antisipasi Kerumunan di Penetapan dan Pengundian Paslon Pilkada
Senin, 21 September 2020 - 21:48 WIB
loading...
Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder untuk disiplinkan protokol Covid-19 di Pilkada Serentak 2020. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder untuk menegakkan disiplin protokol Covid-19 (virus Corona) di Pilkada Serentak 2020 .
(Baca juga: Mendagri Sebut Pilkada Justru Penting Cari Pemimpin yang Kuat Tangani Covid-19)
Berkaca dari banyaknya pelanggaran pada pendaftaran tanggal 4-6 September lalu, pihaknya sudah mengantisipasi potensi serupa pada tahapan penetapan dan pengundian pasangan calon (paslon) pada 23 dan 24 September mendatang.
(Baca juga: Muhammadiyah Minta Presiden Jokowi Ambil Alih Penanganan Covid-19)
"Saya melihat ini yang belum maksimal karena koordinasi yang pendek hanya 2 hari (penetapan PKPU Pilkada tanggal 1 September), sehingga tanggal 4-6 September terjadi kerumunan. Bisa saja terjadi karena spontan masih menggunakan cara lama atau memang tidak tahu dan kurang koordinasi sehingga mengundang reaksi publik, skeptical kepada tahapan lanjutan yang menjadi media penularan Covid-19," kata Tito dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).
(Baca juga: Mendagri Sebut Pilkada Justru Penting Cari Pemimpin yang Kuat Tangani Covid-19)
Berkaca dari banyaknya pelanggaran pada pendaftaran tanggal 4-6 September lalu, pihaknya sudah mengantisipasi potensi serupa pada tahapan penetapan dan pengundian pasangan calon (paslon) pada 23 dan 24 September mendatang.
(Baca juga: Muhammadiyah Minta Presiden Jokowi Ambil Alih Penanganan Covid-19)
"Saya melihat ini yang belum maksimal karena koordinasi yang pendek hanya 2 hari (penetapan PKPU Pilkada tanggal 1 September), sehingga tanggal 4-6 September terjadi kerumunan. Bisa saja terjadi karena spontan masih menggunakan cara lama atau memang tidak tahu dan kurang koordinasi sehingga mengundang reaksi publik, skeptical kepada tahapan lanjutan yang menjadi media penularan Covid-19," kata Tito dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).
Lihat Juga :
