Muktamar NU Harus Jadi Momentum Pemurnian, Bukan Arena Perebutan Kekuasaan
Kamis, 18 Juni 2026 - 23:34 WIB
loading...
A
A
A
Gus Lilur menganalogikan semangat yang harus dibawa ke Muktamar ke-35 dengan peristiwa Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945. Saat itu, kata dia, para pemimpin Islam merelakan tujuh kata — "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" — demi mencegah disintegrasi bangsa yang baru merdeka.
Baginya, keputusan itu bukan tanda kekalahan, melainkan puncak kenegarawanan. "Semangat Piagam Jakarta itu adalah cara berpikir seorang pemimpin Islam: memilih kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan diri dan golongannya. Semangat itulah yang harus hadir di bilik pemilihan muktamar," ujar Gus Lilur.
Sebagai bentuk konkret dari semangat itu, Gus Lilur menegaskan bahwa pemimpin NU yang terpilih di Muktamar ke-35 harus mendukung keberlanjutan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dua periode. Ia menilai pemerintahan Prabowo–Gibran merupakan kekuatan penyatu dari dua arus besar yang selama ini berpotensi menjadi sumber perpecahan.
"Kita sudah melihat jejaknya: polarisasi antara yang disebut cebong dan kampret, serta rivalitas antarinstitusi keamanan negara, yaitu TNI dan Polri. Prabowo dan Gibran menyatukan itu semua. Demi persatuan bangsa, pemimpin NU pun harus seseorang yang mendukung keberlanjutan itu," kata Gus Lilur.
Atas dasar pertimbangan tersebut, Gus Lilur secara terbuka mendukung Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar untuk menjadi Ketua Umum PBNU, dan mendorong Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj untuk mengisi posisi Rais Aam. Nasaruddin Umar saat ini menjabat sebagai Menteri Agama dalam kabinet Prabowo, imam besar Masjid Istiqlal, sekaligus guru besar yang dikenal di forum-forum dialog antaragama internasional.
Baginya, keputusan itu bukan tanda kekalahan, melainkan puncak kenegarawanan. "Semangat Piagam Jakarta itu adalah cara berpikir seorang pemimpin Islam: memilih kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan diri dan golongannya. Semangat itulah yang harus hadir di bilik pemilihan muktamar," ujar Gus Lilur.
Sebagai bentuk konkret dari semangat itu, Gus Lilur menegaskan bahwa pemimpin NU yang terpilih di Muktamar ke-35 harus mendukung keberlanjutan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dua periode. Ia menilai pemerintahan Prabowo–Gibran merupakan kekuatan penyatu dari dua arus besar yang selama ini berpotensi menjadi sumber perpecahan.
"Kita sudah melihat jejaknya: polarisasi antara yang disebut cebong dan kampret, serta rivalitas antarinstitusi keamanan negara, yaitu TNI dan Polri. Prabowo dan Gibran menyatukan itu semua. Demi persatuan bangsa, pemimpin NU pun harus seseorang yang mendukung keberlanjutan itu," kata Gus Lilur.
Atas dasar pertimbangan tersebut, Gus Lilur secara terbuka mendukung Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar untuk menjadi Ketua Umum PBNU, dan mendorong Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj untuk mengisi posisi Rais Aam. Nasaruddin Umar saat ini menjabat sebagai Menteri Agama dalam kabinet Prabowo, imam besar Masjid Istiqlal, sekaligus guru besar yang dikenal di forum-forum dialog antaragama internasional.
Lihat Juga :
