Taiwan, Identitas, dan Politik Pengakuan: Membaca Ulang Perdebatan Lintas Selat

Harryanto Aryodiguno
Ass. Prof. International Relations, President University

PERNYATAAN mantan Wakil Ketua Kuomintang (KMT), Zhang Ronggong (張榮恭), bahwa “orang Taiwan juga adalah orang Tionghoa” kembali memunculkan perdebatan lama mengenai identitas nasional Taiwan. Di satu sisi, pernyataan tersebut mencerminkan pandangan yang menekankan kesamaan sejarah, budaya, dan asal-usul antara Taiwan dan China daratan. Di sisi lain, respons keras dari Dewan Urusan Daratan Taiwan (Mainland Affairs Council/MAC) menunjukkan bahwa identitas politik Taiwan saat ini tidak lagi dapat dijelaskan semata-mata melalui hubungan darah atau akar budaya.

Perdebatan tersebut menarik untuk dikaji bukan dalam kerangka siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan sebagai sebuah pertanyaan akademik yang lebih mendasar: mengapa kelompok masyarakat yang memiliki sejarah dan akar budaya yang sama dapat mengembangkan identitas nasional yang berbeda?

Secara historis, sulit untuk menyangkal bahwa mayoritas penduduk Han di Taiwan memiliki leluhur yang berasal dari Provinsi Fujian dan Guangdong di Tiongkok daratan. Bahasa Minnan (Hokkien), tradisi leluhur, nilai-nilai Konfusianisme, hingga praktik keagamaan masyarakat Taiwan menunjukkan hubungan historis yang sangat erat dengan peradaban China. Dalam konteks ini, argumentasi Zhang Ronggong memiliki dasar historis yang kuat. Hubungan geografis, budaya, dan genealogis antara kedua wilayah memang merupakan fakta sejarah yang tidak dapat diabaikan.

Namun demikian, sejarah tidak pernah berhenti bergerak. Identitas suatu masyarakat tidak hanya dibentuk oleh asal-usul, tetapi juga oleh pengalaman politik yang mereka alami. Selama lima puluh tahun berada di bawah kolonialisme Jepang (1895–1945), masyarakat Taiwan mengalami proses sosialisasi politik yang berbeda dari masyarakat Tiongkok daratan.

Setelah tahun 1949, ketika pemerintahan Republik China (ROC) berpindah ke Taiwan, pulau tersebut kembali memasuki pengalaman politik yang berbeda. Perkembangan demokrasi sejak akhir 1980-an semakin memperkuat karakteristik politik Taiwan yang unik dan membedakannya dari Republik Rakyat China (RRC).

Dalam konteks tersebut, identitas Taiwan modern dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara warisan sejarah dan pengalaman politik kontemporer. Dengan kata lain, masyarakat Taiwan tidak meninggalkan sejarah Tionghoa mereka, tetapi menambahkan lapisan pengalaman baru yang kemudian membentuk cara mereka memahami diri sendiri. Oleh karena itu, perubahan identitas yang terjadi di Taiwan tidak dapat dijelaskan sebagai penolakan terhadap sejarah, melainkan sebagai reinterpretasi terhadap sejarah tersebut.

Di sinilah peran negara menjadi penting. Negara tidak menciptakan identitas dari ruang kosong, tetapi memiliki kemampuan untuk membentuk cara masyarakat memahami masa lalu mereka. Melalui kurikulum pendidikan, media massa, narasi sejarah resmi, dan simbol-simbol politik, negara dapat memperkuat interpretasi tertentu mengenai siapa “kita” dan siapa “yang lain”.

Dalam kasus Taiwan, proses demokratisasi telah membuka ruang bagi munculnya berbagai interpretasi baru mengenai identitas nasional. Generasi muda yang lahir setelah berakhirnya darurat militer memiliki pengalaman politik yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka tumbuh dalam sistem demokrasi Taiwan, bukan dalam konteks perang saudara China.

Akan tetapi, penjelasan tersebut juga tidak cukup apabila hanya menekankan peran negara. Identitas tidak dapat dipaksakan sepenuhnya dari atas. Sebuah narasi hanya akan bertahan apabila diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat.

Oleh karena itu, perubahan identitas Taiwan harus dipahami sebagai hasil interaksi antara kebijakan negara dan penerimaan sosial di tingkat masyarakat. Negara menyediakan kerangka interpretasi, sementara masyarakat memutuskan sejauh mana kerangka tersebut relevan dengan pengalaman hidup mereka.

Selain persoalan identitas, perdebatan lintas selat juga mengandung persoalan pengakuan. Dalam banyak kasus, konflik identitas tidak muncul karena seseorang tidak mengetahui siapa dirinya, melainkan karena terdapat perbedaan antara identitas yang diklaim dengan identitas yang diakui oleh pihak lain. Seseorang mungkin mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok tertentu, tetapi kelompok tersebut belum tentu memberikan pengakuan yang sama.

Fenomena ini dapat diamati dalam hubungan antara Beijing dan Taipei. Beijing menekankan bahwa masyarakat Taiwan merupakan bagian dari bangsa Tionghoa berdasarkan sejarah dan budaya yang sama. Sebaliknya, sebagian masyarakat Taiwan menekankan pengalaman politik dan identitas kewarganegaraan yang berbeda.

Kedua pihak tidak selalu berbicara mengenai hal yang sama. Beijing lebih banyak berbicara mengenai asal-usul historis, sedangkan Taiwan lebih banyak berbicara mengenai pengalaman politik kontemporer. Ketika kedua perspektif tersebut tidak saling mengakui, maka kesenjangan pengakuan identitas menjadi semakin besar.

Dari perspektif ini, perdebatan mengenai apakah orang Taiwan adalah orang Tionghoa atau bukan mungkin bukan pertanyaan yang paling produktif secara akademik. Pertanyaan yang lebih menarik adalah mengapa interpretasi terhadap sejarah yang sama dapat menghasilkan identitas politik yang berbeda.

Sejarah yang sama ternyata tidak selalu menghasilkan kesimpulan yang sama. Sebaliknya, pengalaman politik, institusi negara, pendidikan, serta interaksi sosial dapat mengubah cara masyarakat memahami sejarah tersebut.

Pada akhirnya, kasus Taiwan menunjukkan bahwa identitas nasional bukanlah sesuatu yang sepenuhnya tetap maupun sepenuhnya cair. Identitas merupakan hasil dialog yang terus berlangsung antara masa lalu dan masa kini. Warisan sejarah memberikan fondasi, sementara pengalaman politik memberikan makna baru terhadap fondasi tersebut. Oleh karena itu, memahami Taiwan bukanlah memilih antara sejarah atau politik, antara China atau Taiwan, melainkan memahami bagaimana keduanya berinteraksi dalam membentuk identitas yang terus berkembang.

Dalam konteks ini, tantangan terbesar hubungan lintas selat bukan semata-mata persoalan kedaulatan atau keamanan, melainkan bagaimana kedua pihak dapat menemukan ruang untuk saling mengakui pengalaman sejarah dan identitas masing-masing tanpa harus menghilangkan identitas pihak lain. Selama pengakuan tersebut belum tercapai, perdebatan mengenai siapa yang berhak mendefinisikan makna “Tionghoa”, “Taiwan”, dan “bangsa” kemungkinan akan terus menjadi pusat dinamika hubungan lintas selat pada abad ke-21.