Sikapi Gejolak Ekonomi, Partai Perindo Sodorkan Risalah Kebijakan untuk BI dan Pemerintah

JAKARTA - Menanggapi fenomena anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ), melemahnya nilai tukar rupiah , serta merangkak naiknya harga berbagai kebutuhan pokok, Partai Perindo menyodorkan rekomendasi risalah kebijakan (policy brief) yang komprehensif kepada pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Langkah ini diambil sebagai bentuk kontribusi pemikiran yang konstruktif dan solutif dalam menghadapi situasi perekonomian nasional yang tengah berada di fase krusial.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang juga kerap disapa Kang Ferry, menjelaskan bahwa bauran kebijakan (policy mix) yang agresif, cepat, dan terukur mutlak diperlukan untuk membentengi ekonomi domestik dari efek domino krisis keuangan dan ketidakpastian geopolitik global. Dokumen risalah kebijakan yang disusun oleh Perindo merangkum sejumlah poin aksi taktis yang dapat segera dieksekusi oleh para pengambil kebijakan.

"Kita tidak bisa lagi bekerja dengan ritme biasa atau menggunakan instrumen kebijakan konvensional di tengah situasi triple shock seperti ini. Perindo mendorong adanya integrasi bauran kebijakan yang solid antara otoritas moneter dan fiskal. Di satu sisi, BI harus mengoptimalkan intervensi di pasar valas dan mengevaluasi pergerakan suku bunga acuan secara taktis demi mengerem volatilitas rupiah," ujar Kang Ferry dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/6/2026)

Tiga Pilar Penyelamatan Jangka Pendek

Mantan Komisioner KPU RI ini menerangkan bahwa dalam policy brief tersebut, Perindo menekankan tiga pilar penyelamatan jangka pendek. Pertama, mendorong BI mempertebal likuiditas di pasar spot maupun Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta menjaga stabilitas saham-saham perbankan berkapitalisasi besar (big banks) yang sempat tertekan akibat aksi jual bersih modal asing (net sell).

Baca Juga: Perkuat Rupiah, BI dan Bank Sentral China Perdalam Penguatan Transaksi Tanpa Dolar AS

Pilar kedua fokus pada perlindungan sektor riil dan masyarakat rentan. Perindo mendesak Kementerian Keuangan untuk segera melakukan evaluasi dan mempercepat realokasi anggaran fiskal. Anggaran tersebut direkomendasikan untuk mempertebal bantalan jaring pengaman sosial (JPS) bidang pangan, guna meredam dampak lonjakan harga beras, minyak goreng, dan komoditas hortikultura di tingkat konsumen.

"Pilar ketiga adalah proteksi bagi dunia usaha domestik, khususnya industri padat karya yang tercekik biaya impor bahan baku (imported inflation). Kami menyodorkan opsi pemberian insentif atau relaksasi pajak sementara agar aktivitas produksi tidak lumpuh dan terhindar dari ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal," lanjutnya.

Koordinasi Antarotoritas Jadi Kunci Stabilitas Pasar

Kang Ferry mengingatkan bahwa kunci keberhasilan dalam melewati guncangan ekonomi ini terletak pada koordinasi yang terlembaga dengan baik di bawah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Menurutnya, ego sektoral antarlembaga harus dikesampingkan agar pesan dan kebijakan yang keluar ke publik bersifat satu suara dan menenangkan pasar.

"Ketika pasar keuangan bergejolak dan IHSG menyentuh level 5.342, sentimen psikologis memegang peranan hingga 70 persen. Pernyataan bersama yang solid, transparan, dan kompak dari Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Ketua OJK sangat dinantikan untuk mengembalikan kepercayaan investor global maupun domestik bahwa fundamental ekonomi kita tetap kokoh."

Partai Perindo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi kebijakan ekonomi di masa transisi dan awal pemerintahan baru ini agar tetap berada pada jalur yang pro-rakyat dan pro-stabilitas. Kang Ferry berharap risalah kebijakan yang disodorkan ini dapat menjadi referensi strategis bagi pemerintah dalam mengambil keputusan cepat demi menyelamatkan daya beli masyarakat.



"Rekomendasi yang Perindo susun ini murni bersumber dari aspirasi pelaku usaha di akar rumput, kaum buruh, dan jeritan emak-emak di pasar tradisional. Kami berharap tim ekonomi pemerintah segera duduk bersama, mengambil langkah berani yang terintegrasi, dan bergerak cepat. Kecepatan kita mengeksekusi kebijakan hari ini akan menentukan seberapa tangguh bangsa ini keluar dari badai ekonomi global," pungkas Kang Ferry.