PP Himmah: Waspada Aksi Reformasi Jilid II Dimanfaatkan Hambat Program Pemerintah

JAKARTA - Masyarakat diimbau untuk tidak mencermati ajakan unjuk rasa besar-besar Reformasi Jilid II. Sebab aksi ini berpotensi ditunggangi untuk menggagalkan kebijakan pemerintah yang sedang berjuang mengembalikan kedaulatan bangsa.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah) Sukri Soleh Sitorus menilai ajakan aksi tersebut perlu dicermati secara mendalam, mengingat aksi unjuk rasa tersebut berpotensi ditunggangi kepentingan kelompok tertentu, bukan semata-mata bertujuan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Sukri menegaskan hak menyampaikan aspirasi memang dijamin oleh konstitusi, namun pelaksanaannya harus tetap berlandaskan kebijaksanaan, keterukuran, dan tidak disusupi oleh agenda terselubung.

Baca juga: Mahasiswa Aliansi UNJ Melawan Turun ke Jalan, Ini Tuntutannya

”Kami mengamati seruan Reformasi Jilid II yang mereka lantangkan bukan tanpa tanya besar. Kami khawatir aksi ini justru dirancang untuk menggagalkan kebijakan pemerintah yang sedang berjuang keras mengembalikan kedaulatan bangsa, bukan memperbaiki keadaan yang ada,” tegas Sukri.

Sukri menjelaskan di tengah langkah pemerintah menjalankan empat program prioritas nasional yakni kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi sumber daya alam, serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disertai pengelolaan sistem ekspor-impor secara terpadu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, muncul penolakan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Menurut Sukri, tekanan tersebut sengaja dibungkus rapi dalam narasi seolah-olah menjadi suara perlawanan rakyat.

Lihat video: DEMO BESAR-BESARAN! Mahasiswa Kepung Jakarta

“Kondisi ekonomi seperti pelemahan nilai tukar Rupiah tidak bisa disederhanakan sebagai kesalahan pemerintah semata. Di balik gejala tersebut terdapat tekanan terstruktur dari elite global dan oligarki dalam negeri yang merasa kepentingannya terganggu. Mereka dengan cerdik memanfaatkan semangat mahasiswa dan gerakan seperti BEM SI sebagai alat untuk menggagalkan perubahan besar yang sedang dibangun,” ungkapnya.

Sesuai instruksi Ketua Umum Himmah Abdul Razak Nasution, Sukri memperingatkan seluruh kader Himmah serta elemen mahasiswa lainnya agar tidak mudah terhasut dan terprovokasi.

“Jangan sampai niat awal yang mulia untuk menyampaikan aspirasi berubah menjadi tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum dan justru berbalik merugikan kepentingan rakyat sendiri. Sejarah telah banyak membuktikan, aksi massa kerap kali ditunggangi oknum di balik layar demi mencapai tujuan politik atau ekonomi pribadi,” tambahnya.

Sukri juga mengajak seluruh jajaran organisasi di tingkat Wilayah, Cabang, hingga Komisariat agar tetap waspada, cermat dalam menyaring setiap informasi, dan tidak terlibat dalam ajakan yang berpotensi menyesatkan.

“Yang kita butuhkan saat ini adalah reformasi pikiran, bukan reformasi yang telah diracuni oleh kepentingan asing dan kekuasaan lama. Jadilah generasi yang kritis namun tetap bijaksana, serta senantiasa menjaga stabilitas bangsa agar program-program kemajuan dapat terus berjalan dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.