Demonstrasi Ketidakpastian Hukum dalam Penanganan Perkara dr Tifa dan Roy Suryo pada Polemik Ijazah Joko Widodo

Dalam konteks perkara yang melibatkan dr. Tifa dan Roy Suryo, mekanisme ini dapat menjadi sarana untuk menguji proporsionalitas penerapan pasal-pasal yang digunakan dalam proses penyidikan.

Terlepas dari benar atau salahnya substansi pendapat yang disampaikan, masyarakat tetap memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa hukum tidak digunakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan membatasi ruang kritik terhadap kekuasaan.

Krisis Kepercayaan terhadap Institusi Hukum

Ketidakpastian hukum pada akhirnya selalu bermuara pada satu konsekuensi yang sama, yakni menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Ketika masyarakat melihat adanya perbedaan antara prosedur hukum dan rasa keadilan yang mereka rasakan, maka muncul keraguan terhadap netralitas aparat penegak hukum.

Legitimasi negara modern tidak hanya bergantung pada kekuatan institusi, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Kepercayaan adalah modal sosial yang tidak dapat dipaksakan melalui kewenangan formal.

Karena itu, penyelesaian polemik semacam ini tidak cukup hanya mengandalkan pernyataan bahwa prosedur hukum telah dilaksanakan sesuai aturan. Yang lebih penting adalah bagaimana proses tersebut mampu menjawab pertanyaan publik secara terbuka, rasional, dan dapat diuji.

Semakin besar perhatian masyarakat terhadap suatu perkara, semakin tinggi pula tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum. Tanpa itu, setiap keputusan hukum akan terus menghadapi keraguan, bahkan ketika seluruh prosedur formal telah dipenuhi.

Menjaga Wibawa Negara Hukum

Polemik dugaan ijazah palsu Joko Widodo telah berkembang melampaui persoalan individu atau kelompok tertentu. Perkara ini menjadi cermin bagi kualitas negara hukum Indonesia dalam menghadapi kritik, perbedaan pendapat, dan tuntutan keterbukaan publik.

Negara hukum yang kuat bukanlah negara yang mampu membungkam perdebatan, melainkan negara yang mampu menjawab perdebatan melalui proses hukum yang terbuka, objektif, dan meyakinkan. Kepastian hukum tidak lahir dari kekuasaan untuk menyatakan suatu perkara selesai, tetapi dari kemampuan hukum menghadirkan kebenaran yang dapat diterima oleh masyarakat.

Di negara hukum yang demokratis, kritik terhadap kekuasaan seharusnya dijawab dengan keterbukaan, bukan sekadar dengan pendekatan koersif. Semakin besar perhatian publik terhadap suatu perkara, semakin besar pula kewajiban negara untuk menjelaskan setiap langkah hukumnya secara transparan dan dapat diuji. Hanya dengan cara demikian hukum tidak hanya menjadi prosedur yang sah secara formal, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial sebagai instrumen keadilan.