Demonstrasi Ketidakpastian Hukum dalam Penanganan Perkara dr Tifa dan Roy Suryo pada Polemik Ijazah Joko Widodo

Perbedaan persepsi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara legalitas formal dan rasa keadilan substantif yang berkembang di masyarakat. Legalitas formal lahir dari terpenuhinya prosedur hukum, sedangkan rasa keadilan substantif lahir ketika proses tersebut mampu meyakinkan masyarakat bahwa hukum benar-benar bekerja secara objektif, transparan, dan adil.

Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Negara hukum tidak cukup hanya menyatakan suatu perkara telah selesai secara administratif. Negara hukum juga harus mampu memastikan bahwa proses yang ditempuh dapat dipahami dan diterima oleh publik sebagai proses yang berkeadilan.

Rule of Law, Transparansi, dan Legitimasi Hukum

Dalam teori rule of law, kepastian hukum merupakan syarat utama tegaknya negara hukum. Lon L. Fuller dalam The Morality of Law (1964) menyebut bahwa hukum harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu agar memiliki legitimasi moral, antara lain jelas, konsisten, dapat dipahami, dan diterapkan secara terbuka.

Joseph Raz dalam The Authority of Law (1979) juga menegaskan bahwa hukum harus dapat diprediksi sehingga masyarakat mengetahui konsekuensi dari tindakan mereka. Tanpa kepastian, hukum akan berubah menjadi instrumen kekuasaan yang sulit dikontrol.

Sementara itu, Friedrich Hayek dalam The Constitution of Liberty (1960) menempatkan kepastian hukum sebagai benteng utama untuk mencegah kesewenang-wenangan negara. Menurut Hayek, warga negara harus mengetahui aturan yang berlaku sebelum negara menggunakan kewenangannya untuk membatasi kebebasan individu.

Perspektif dari Fuller, Raz, dan Hayek sesungguhnya bertemu pada satu titik yang sama: hukum memperoleh legitimasi bukan semata karena dipatuhi, melainkan karena dapat diprediksi dan dipahami oleh warga negara. Dalam perkara yang menjadi atensi publik luas, kebutuhan akan keterbukaan menjadi semakin penting karena menyangkut legitimasi institusi hukum itu sendiri.

Kriminalisasi Kritik dan Ruang Demokrasi

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah munculnya kekhawatiran mengenai penggunaan instrumen pidana terhadap pihak-pihak yang menyampaikan kritik atau mempertanyakan suatu fakta yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam negara demokrasi, kritik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan masyarakat terhadap kekuasaan.

Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menyatakan pendapat. Kebebasan tersebut tentu bukan tanpa batas, tetapi pembatasannya harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh menghilangkan hak warga negara untuk mengajukan pertanyaan, kritik, atau koreksi terhadap penyelenggara negara.

Ketika kritik langsung direspons dengan pendekatan pidana tanpa ruang yang cukup bagi perdebatan dan pembuktian publik, muncul risiko yang oleh banyak ahli disebut sebagai overcriminalization, yakni kecenderungan menggunakan hukum pidana secara berlebihan untuk menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya dapat diselesaikan melalui mekanisme lain.

Dalam perspektif tersebut, setiap warga negara yang merasa dirugikan oleh penggunaan instrumen pidana memiliki hak untuk menguji legalitas tindakan aparat penegak hukum melalui mekanisme yang tersedia dalam sistem peradilan. Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah praperadilan.