PDIP Dorong Program MBG Beralih ke Dapur Berbasis Sekolah

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Charles Honoris mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) mengembangkan model school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) . Usulan tersebut disampaikan menyusul langkah pembenahan yang dilakukan pimpinan baru BGN.

Pembenahan juga termasuk penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. “Momentum pembenahan ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah,” ujar Charles, Senin (8/6/2026).

Baca juga: Jadi Kepala BGN, Nanik Deyang: Saya Sarjana Biologi Bukan Kehutanan

Menurut dia, dapur berbasis sekolah dapat membuat pelaksanaan MBG lebih dekat dengan peserta didik sebagai penerima manfaat. Sekolah juga dapat memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia untuk mendukung proses pengolahan dan penyediaan makanan.

Pendekatan tersebut dinilai dapat mengurangi beban biaya distribusi dan logistik sekaligus mempermudah pengawasan terhadap mutu serta keamanan makanan yang diberikan kepada siswa.

Politikus PDIP itu menilai keterlibatan langsung pihak sekolah juga akan memperkuat posisi MBG sebagai program intervensi gizi bagi peserta didik. Melalui model tersebut, sekolah dapat berperan dalam menjaga kualitas makanan, memberikan edukasi gizi, serta memantau kondisi para siswa.

Selain meningkatkan efektivitas program, penggunaan fasilitas sekolah diyakini dapat mengurangi kebutuhan pembangunan infrastruktur baru. “Dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, pemerintah dapat menekan biaya investasi dan operasional sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program,” katanya.

Charles juga mengapresiasi sejumlah kebijakan pembenahan yang mulai diterapkan BGN. Kebijakan itu meliputi moratorium pembangunan dapur baru, penajaman kembali kelompok penerima manfaat, serta perubahan orientasi program dari mengejar jumlah layanan menuju peningkatan kualitas.

Langkah tersebut penting untuk memastikan program MBG berjalan secara lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan status gizi masyarakat.

Moratorium pembangunan SPPG baru juga dinilai memberikan kesempatan kepada BGN untuk mengevaluasi pelaksanaan program secara menyeluruh. Evaluasi tersebut dapat mencakup tata kelola, standar operasional prosedur, kualitas sumber daya manusia, hingga pemenuhan standar keamanan pangan dan gizi.

Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S Deyang mengumumkan penghentian sementara proses pendaftaran dan pembangunan dapur baru dalam program MBG. Kebijakan itu diambil sebagai bagian dari penataan program dan upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Selain memberlakukan moratorium pembangunan dapur baru, BGN menyiapkan langkah refocusing penerima manfaat agar penyaluran program MBG lebih tepat sasaran. Serangkaian kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sekaligus mengefisienkan anggaran program.