Jaga Kredibilitas Negara, Pengamat Dukung Kejagung Usut Korupsi MBG
Selasa, 09 Juni 2026 - 17:26 WIB
loading...
Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengenakan rompi tahanan Kejagung. Foto: Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Keberanian Kejaksaan Agung (Kejagung) menyentuh Makan Bergizi Gratis (MBG) yang notabene merupakan program unggulan pemerintah, dipandang sangat krusial demi menjaga kredibilitas negara di mata masyarakat. Langkah berani Korps Adhyaksa dalam mengusut dugaan penyimpangan di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) dianggap sebagai sinyal kuat runtuhnya ruang impunitas.
Menurut Analis Politik sekaligus Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensa), tindakan hukum yang diambil oleh Kejagung sudah sepatutnya dilakukan demi memastikan program strategis nasional tersebut berjalan bersih sejak awal. “Saya melihat langkah Kejaksaan menyentuh MBG itu wajar dan memang perlu. Justru karena ini program strategis nasional, maka harus dijaga bersih sejak awal,” kata Hensa kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).
Menurut dia, kalau ada dugaan penyimpangan, maka tidak boleh ditutup-tutupi. “Ini juga menjadi momentum untuk evaluasi. Saya sudah lama berpandangan bahwa MBG perlu ditata ulang. Bisa saja dihentikan sementara, lalu dilakukan perbaikan sistem dan diuji lewat pilot project di beberapa daerah. Jadi bukan dihentikan total, tapi diperbaiki supaya ke depan lebih tepat sasaran, lebih aman, dan tidak membebani fiskal,” tuturnya.
Baca juga: Profesor Ahli Gizi dan Dokter Anak Bakal Direkrut sebagai Dewan Pengarah BGN
Menurut Analis Politik sekaligus Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensa), tindakan hukum yang diambil oleh Kejagung sudah sepatutnya dilakukan demi memastikan program strategis nasional tersebut berjalan bersih sejak awal. “Saya melihat langkah Kejaksaan menyentuh MBG itu wajar dan memang perlu. Justru karena ini program strategis nasional, maka harus dijaga bersih sejak awal,” kata Hensa kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).
Menurut dia, kalau ada dugaan penyimpangan, maka tidak boleh ditutup-tutupi. “Ini juga menjadi momentum untuk evaluasi. Saya sudah lama berpandangan bahwa MBG perlu ditata ulang. Bisa saja dihentikan sementara, lalu dilakukan perbaikan sistem dan diuji lewat pilot project di beberapa daerah. Jadi bukan dihentikan total, tapi diperbaiki supaya ke depan lebih tepat sasaran, lebih aman, dan tidak membebani fiskal,” tuturnya.
Baca juga: Profesor Ahli Gizi dan Dokter Anak Bakal Direkrut sebagai Dewan Pengarah BGN
Lihat Juga :
