Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
Jum'at, 05 Juni 2026 - 21:49 WIB
loading...
Alumnus S Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Singapura Rico Marbun menilai film Pesta Babi dan pola pemutarannya belakangan menunjukkan gejala yang patut dicermati secara serius. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Alumnus S Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Singapura Rico Marbun menilai film Pesta Babi dan pola pemutarannya belakangan menunjukkan gejala yang patut dicermati secara serius. Film tersebut berpotensi digunakan sebagai instrumen kampanye yang mengarah pada narasi disintegrasi Papua.
“Lambat laun semakin kuat tercium aroma bahwa film Pesta Babi tidak lagi diposisikan hanya sebagai kritik sosial atau kritik pembangunan. Cara film ini dipromosikan, diputar, dan dibingkai dalam berbagai forum menunjukkan kecenderungan mengarah pada kampanye politik identitas yang berpotensi memperlebar jarak antara Papua dan Indonesia,” ujar Rico, Jumat (5/6/2026).
Baca juga: Polemik Film Pesta Babi, Aktivis Jakarta: Pancasila Mengajarkan Kritik Beradab
Menurut dia, salah satu indikator yang terlihat adalah pilihan bahasa, narasi, serta mobilisasi kelompok-kelompok tertentu yang mengiringi pemutaran film tersebut. Dia menilai berbagai aktivitas pendukung film seringkali mengangkat framing yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan kolonial atau penjajah di Papua.
“Framing semacam itu bukan sekadar kritik terhadap kebijakan negara. Narasi Indonesia sebagai penjajah memiliki konsekuensi politik yang sangat serius karena secara implisit berupaya menegasikan sejarah perjuangan bersama seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat Papua, dalam melawan kolonialisme Belanda,” ungkapnya.
Narasi tersebut setidaknya memiliki dua tujuan. Pertama, membangun persepsi internasional bahwa Papua merupakan wilayah yang sedang mengalami penjajahan. Kedua, menciptakan jarak psikologis antara masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia lainnya yang selama ini hidup dalam ikatan kebangsaan yang sama.
“Padahal rakyat Papua adalah bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Mereka adalah saudara sebangsa yang juga memiliki kontribusi dalam perjuangan dan pembangunan nasional,” ujar Rico.
Dia mengingatkan ruang demokrasi harus tetap dijaga, termasuk hak masyarakat untuk menyampaikan kritik. Namun, kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk mendorong narasi yang berpotensi mengancam persatuan nasional.
“Papua membutuhkan lebih banyak ruang dialog yang konstruktif, bukan narasi yang terus-menerus membangun permusuhan dan memisahkan masyarakat Papua dari keluarga besar bangsa Indonesia,” katanya.
“Lambat laun semakin kuat tercium aroma bahwa film Pesta Babi tidak lagi diposisikan hanya sebagai kritik sosial atau kritik pembangunan. Cara film ini dipromosikan, diputar, dan dibingkai dalam berbagai forum menunjukkan kecenderungan mengarah pada kampanye politik identitas yang berpotensi memperlebar jarak antara Papua dan Indonesia,” ujar Rico, Jumat (5/6/2026).
Baca juga: Polemik Film Pesta Babi, Aktivis Jakarta: Pancasila Mengajarkan Kritik Beradab
Menurut dia, salah satu indikator yang terlihat adalah pilihan bahasa, narasi, serta mobilisasi kelompok-kelompok tertentu yang mengiringi pemutaran film tersebut. Dia menilai berbagai aktivitas pendukung film seringkali mengangkat framing yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan kolonial atau penjajah di Papua.
“Framing semacam itu bukan sekadar kritik terhadap kebijakan negara. Narasi Indonesia sebagai penjajah memiliki konsekuensi politik yang sangat serius karena secara implisit berupaya menegasikan sejarah perjuangan bersama seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat Papua, dalam melawan kolonialisme Belanda,” ungkapnya.
Narasi tersebut setidaknya memiliki dua tujuan. Pertama, membangun persepsi internasional bahwa Papua merupakan wilayah yang sedang mengalami penjajahan. Kedua, menciptakan jarak psikologis antara masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia lainnya yang selama ini hidup dalam ikatan kebangsaan yang sama.
“Padahal rakyat Papua adalah bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Mereka adalah saudara sebangsa yang juga memiliki kontribusi dalam perjuangan dan pembangunan nasional,” ujar Rico.
Dia mengingatkan ruang demokrasi harus tetap dijaga, termasuk hak masyarakat untuk menyampaikan kritik. Namun, kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk mendorong narasi yang berpotensi mengancam persatuan nasional.
“Papua membutuhkan lebih banyak ruang dialog yang konstruktif, bukan narasi yang terus-menerus membangun permusuhan dan memisahkan masyarakat Papua dari keluarga besar bangsa Indonesia,” katanya.
(jon)
Lihat Juga :
