Timwas Haji DPR: Persoalan di Mina Jangan Dibiarkan Terus Berulang Tanpa Solusi
Jum'at, 29 Mei 2026 - 16:12 WIB
loading...
A
A
A
Selain pembangunan fisik, Timwas Haji DPR juga mulai mendorong optimalisasi skema tanazul sebagai salah satu solusi mengurangi kepadatan. Dalam skema tersebut, sebagian jemaah tidak harus mabit di tenda Mina dan dapat kembali ke hotel yang telah ditentukan dengan pengaturan khusus.
Marwan memperkirakan sekitar 60 ribu jemaah Indonesia berpotensi mengikuti skema tersebut karena lokasi hotel mereka dinilai masih memungkinkan untuk mobilisasi menuju lokasi ibadah.
“Dari sekitar 201 ribu jemaah Indonesia, mungkin ada sekitar 60 ribu jemaah yang dapat dipertimbangkan untuk mabit di hotel dengan pengaturan yang baik dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ini dapat diwujudkan, ruang di Mina akan jauh lebih longgar bagi jemaah yang tetap berada di tenda,” jelasnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa penerapan skema tanazul maupun pembangunan fasilitas baru memerlukan kajian mendalam, pengorganisasian yang matang, serta komunikasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Karena itu, ia berharap kehadiran Kementerian Haji dan Umrah RI nantinya dapat memperkuat proses negosiasi dan koordinasi demi mencari solusi permanen atas persoalan Mina.
“Ini bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan koordinasi yang kuat, dukungan regulasi, serta komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Namun persoalan Mina tidak boleh dibiarkan berulang tanpa solusi. Kita harus berani mencari terobosan demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia,” tegasnya.
Marwan memperkirakan sekitar 60 ribu jemaah Indonesia berpotensi mengikuti skema tersebut karena lokasi hotel mereka dinilai masih memungkinkan untuk mobilisasi menuju lokasi ibadah.
“Dari sekitar 201 ribu jemaah Indonesia, mungkin ada sekitar 60 ribu jemaah yang dapat dipertimbangkan untuk mabit di hotel dengan pengaturan yang baik dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ini dapat diwujudkan, ruang di Mina akan jauh lebih longgar bagi jemaah yang tetap berada di tenda,” jelasnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa penerapan skema tanazul maupun pembangunan fasilitas baru memerlukan kajian mendalam, pengorganisasian yang matang, serta komunikasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Karena itu, ia berharap kehadiran Kementerian Haji dan Umrah RI nantinya dapat memperkuat proses negosiasi dan koordinasi demi mencari solusi permanen atas persoalan Mina.
“Ini bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan koordinasi yang kuat, dukungan regulasi, serta komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Namun persoalan Mina tidak boleh dibiarkan berulang tanpa solusi. Kita harus berani mencari terobosan demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia,” tegasnya.
(shf)
Lihat Juga :