Komjak Minta Kolaborasi Penegak Hukum Jerat Politisi di Kasus Djoko Tjandra
Senin, 21 September 2020 - 10:59 WIB
loading...
A
A
A
Barita meyakini penyidikan kasus itu belum selesai karena masih dapat didalami dari keterangan Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya yang juga dijerat pasal pemufakatan jahat. Penekanannya kata Barita pada mafia hukum, makelar kasus (Markus) lintas profesi yang bermufakat jahat melakukan perbuatan melawan hukum yang harus diungkap tuntas. (Baca juga: Kuasa Hukum Sebut Andi Irfan Penghubung Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki)
Oleh karenanya KPK sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan super power, kata Barita, tidak boleh diam dan harus bertanggung jawab turut serta mengungkap tuntas peran pihak-pihak lain dalam kasus ini. “Kita punya KPK, lembaga penegak hukum yang dibekali kewenangan kuat untuk mengungkap ini semua,” ucapnya.
Untuk itu KPK menurutnya harus cermat melihat apakah kepolisian atau kejaksaan mengalami kendala dalam mengusut lebih jauh pihak-pihak lain dalam pusaran kasus ini, apakah itu melalui koordinasi maupun supervisi. KPK harus menganggap serius bahwa ada sindikat mafia hukum sedang mengancam eksistensi penegakan hukum kita. “Ini kan sebenarnya sudah kelihatan, apa KPK masih mau diam, tidak melakukan langkah yang proaktif? Mafia hukim ini sudah sangat mengancam,” sergahnya.
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak KPK mendalami dan mengungkap istilah "King Maker", serta "Bapakku dan Bapakmu" pada pusaran kasus Djoko Tjandra. Boyamin mengaku telah menyerahkan dokumen foto "print out" sebuah narasi percakapan antara Pinangki dengan Anita Kolopaking kepada KPK terkai pengurusan fatwa untuk membantu pembebasan Djoko Tjandra dari perkara yang membelitnya berupa penjara dua tahun atas perkara dugaan korupsi cesie hak tagih Bank Bali. "Bahwa print out seluruh dokumen terdiri 200 halaman tersebut telah diserahkan kepada KPK dan Kami telah melakukan penjelasan kepada KPK disertai tambahan dokumen lain dan analisa yang relevan," ujar Boyamin.
Aktivis antikorupsi itu menegaskan bahan tersebut seharusnya dapat digunakan KPK untuk mensupervisi gelar perkara bersama Bareskrim dan Kejagung. Boyamin juga mempersiapkan materi gugatan praperadilan terhadap KPK jika lembaga antirasuah itu tidak menindaklanjuti bahan yang telah diberikan. "Praperadilan yang akan kami ajukan nanti adalah juga dipakai sarana untuk membuka semua isi dokumen tersebut agar diketahui oleh publik secara sah di hadapan hakim," ujar Boyamin.
Oleh karenanya KPK sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan super power, kata Barita, tidak boleh diam dan harus bertanggung jawab turut serta mengungkap tuntas peran pihak-pihak lain dalam kasus ini. “Kita punya KPK, lembaga penegak hukum yang dibekali kewenangan kuat untuk mengungkap ini semua,” ucapnya.
Untuk itu KPK menurutnya harus cermat melihat apakah kepolisian atau kejaksaan mengalami kendala dalam mengusut lebih jauh pihak-pihak lain dalam pusaran kasus ini, apakah itu melalui koordinasi maupun supervisi. KPK harus menganggap serius bahwa ada sindikat mafia hukum sedang mengancam eksistensi penegakan hukum kita. “Ini kan sebenarnya sudah kelihatan, apa KPK masih mau diam, tidak melakukan langkah yang proaktif? Mafia hukim ini sudah sangat mengancam,” sergahnya.
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak KPK mendalami dan mengungkap istilah "King Maker", serta "Bapakku dan Bapakmu" pada pusaran kasus Djoko Tjandra. Boyamin mengaku telah menyerahkan dokumen foto "print out" sebuah narasi percakapan antara Pinangki dengan Anita Kolopaking kepada KPK terkai pengurusan fatwa untuk membantu pembebasan Djoko Tjandra dari perkara yang membelitnya berupa penjara dua tahun atas perkara dugaan korupsi cesie hak tagih Bank Bali. "Bahwa print out seluruh dokumen terdiri 200 halaman tersebut telah diserahkan kepada KPK dan Kami telah melakukan penjelasan kepada KPK disertai tambahan dokumen lain dan analisa yang relevan," ujar Boyamin.
Aktivis antikorupsi itu menegaskan bahan tersebut seharusnya dapat digunakan KPK untuk mensupervisi gelar perkara bersama Bareskrim dan Kejagung. Boyamin juga mempersiapkan materi gugatan praperadilan terhadap KPK jika lembaga antirasuah itu tidak menindaklanjuti bahan yang telah diberikan. "Praperadilan yang akan kami ajukan nanti adalah juga dipakai sarana untuk membuka semua isi dokumen tersebut agar diketahui oleh publik secara sah di hadapan hakim," ujar Boyamin.
(cip)
Lihat Juga :
