Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah Soroti Jalan Rusak di Sidang Paripurna

Sementara pada lingkup Komite III, dia menyampaikan aspirasi masyarakat terkait penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan perlindungan aset budaya daerah. Tak hanya itu, persoalan pekerja migran juga menjadi perhatian, mulai dari maraknya rekrutmen ilegal, rumitnya birokrasi, hingga minimnya akses informasi resmi bagi masyarakat.

Lihat video: Pembangunan di Daerah Belum Merata, Ketua DPD RI Tanggapi Hal Ini


Dalam lingkup BULD, masyarakat turut mendorong harmonisasi regulasi pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah, pemerataan tenaga pendidik, serta efektivitas penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBD agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Aspirasi masyarakat jangan hanya didengar, tetapi juga harus diperjuangkan dan diwujudkan melalui langkah nyata demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan daerah,” ujarnya, Minggu (24/5/2026).

Dia juga menyampaikan sejumlah isu strategis khusus Kalimantan Selatan yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius dan dukungan penuh dari pemerintah pusat maupun pimpinan DPD RI.

Beberapa isu tersebut di antaranya percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar sebagai solusi penanggulangan banjir, pembangunan Bendungan Batang Alai di Hulu Sungai Tengah untuk mendukung sektor pertanian masyarakat, hingga perbaikan jalan nasional di Kalimantan Selatan yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.