Soal Surat Kadin China ke Prabowo, DPR Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo menyoroti surat kamar dagang (Kadin) China yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto . Surat tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap iklim investasi di Indonesia.

Seperti diketahui, kamar dagang China di Indonesia menyampaikan surat resmi yang menyoroti sejumlah persoalan yang dikeluhkan pelaku usaha. Mulai dari kenaikan pajak dan royalti, pengetatan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE), pengurangan kuota bijih nikel, hingga dugaan praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan dan membuka ruang korupsi serta pemerasan.

“Ini juga menjadi pantauan kami. Kemarin kami juga berdiskusi dengan teman-teman pelaku usaha karena memang itu dirasakan. Jadi sebetulnya surat dari Kadin China itu merupakan warning yang harus dijadikan evaluasi menyeluruh oleh pemerintah,” katanya, Jumat (21/5/2026).

Menurut Firman, langkah kamar dagang China menyampaikan nota resmi kepada pemerintah menjadi tamparan bagi pelaku usaha nasional. Firman menyayangkan persoalan tersebut justru lebih dahulu disampaikan pihak asing melalui nota diplomatik resmi.

Baca juga: Jaga Kesehatan Keuangan, Kadin Minta Perbankan Beri Keringanan Bunga Utang ke Pengusaha

“Harusnya pelaku usaha Indonesia lebih awal menyampaikan kepada pemerintah, atau mungkin sudah tetapi tidak didengar. Dengan adanya surat dari asing ini tentu memalukan karena sifatnya resmi sebagai nota diplomatik dari pelaku usaha,” ujarnya.

Firman membandingkan dengan negara lain yang dinilai lebih agresif memberikan kemudahan dan insentif bagi investor asing. Firman juga menilai sejumlah persoalan seperti perizinan dan dugaan kriminalisasi masih menjadi hambatan investasi di Indonesia.

Lihat video: Kadin Optimis Ekonomi 2026 Tumbuh di Atas 5,5%


Firman mengaku menerima banyak keluhan dari investor asing terkait berbagai pungutan di lapangan yang dinilai membebani operasional perusahaan. Tekanan terhadap pelaku usaha, juga datang dari kelompok tertentu hingga oknum aparat.

“Saya pernah mendapat keluhan dari pelaku usaha investasi. Mereka menyebut hal yang sangat memalukan. Sampai ulang tahun kepala desa, RT, minta bantuan kepada perusahaan. Ada acara 17 Agustusan, ulang tahun, semua menjadi cost tambahan. Kalau biaya-biaya itu tidak masuk dalam perencanaan investasi, tentu akan menjadi beban,” tuturnya.

Firman juga menyinggung adanya tekanan dari kelompok tertentu yang mengatasnamakan organisasi maupun aparat penegak hukum dan keamanan. “Kelompok-kelompok seperti preman yang mengatasnamakan lembaga tertentu, juga ada dari aparat penegak hukum maupun keamanan. Kalau tidak diikuti, diancam. Itu sudah sering terjadi dan berlangsung lama,” keluhnya.

Firman memperingatkan kondisi tersebut dapat membuat investor hengkang dari Indonesia apabila tidak segera dibenahi. “Oh bisa. Itu warning keras, peringatan keras,” katanya.

Selain persoalan investasi, Firman juga menyoroti rencana kebijakan ekspor satu pintu yang dinilai perlu dikaji lebih mendalam agar tidak memicu gejolak pasar. Firman mencontohkan perdagangan crude palm oil (CPO) yang selama ini masih bergantung pada pusat perdagangan internasional di Eropa.

“Kenapa CPO dulu ke Amsterdam dan Rotterdam, kemudian baru ke negara lain? Kenapa kita tidak bisa direct? Nah ini yang harus dievaluasi pemerintah,” ucapnya.

Firman menekankan pemerintah dan DPR perlu menyederhanakan regulasi agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan kewenangan yang merugikan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah juga tidak boleh tergesa-gesa mengeluarkan kebijakan baru di tengah situasi geopolitik dan ekonomi global yang belum stabil.

Firman menegaskan seluruh kebijakan terkait ekspor dan investasi harus dibahas terlebih dahulu bersama pelaku usaha agar pemerintah memahami dampak dan risiko di lapangan. “Nah yang mengenai ekspor itu harus betul-betul dilakukan diskusi dulu dengan pelaku usaha, untung ruginya,” tegasnya.

Sebelumnya, kamar dagang China di Indonesia mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi berbagai keluhan terkait iklim usaha di Indonesia. Dalam surat tersebut, investor China mengaku selama ini mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri hilir, hingga tanggung jawab sosial.

Namun, mereka menilai situasi belakangan berubah drastis. “Dalam beberapa waktu terakhir, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia secara umum menghadapi persoalan serius, termasuk regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum berlebihan, bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas terkait,” tulis surat tersebut.

Menurut mereka, kondisi itu telah mengganggu operasional bisnis normal, merusak kepercayaan investasi jangka panjang, serta memunculkan kekhawatiran terhadap masa depan investasi China di Indonesia. Salah satu sorotan utama adalah kenaikan pajak dan pungutan yang disebut terjadi berulang kali.

Investor China juga mengeluhkan pemeriksaan pajak yang semakin intensif disertai ancaman denda besar. “Pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral, telah dinaikkan berulang kali, disertai pemeriksaan pajak yang semakin intensif dan bahkan denda besar hingga puluhan juta Dolar AS, menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan,” tulis surat tersebut.

Keluhan lain menyasar rencana kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam di bank milik negara selama minimal satu tahun yang dinilai dapat mengganggu likuiditas perusahaan.

Selain itu, investor China juga memprotes pengurangan besar-besaran kuota tambang bijih nikel sejak awal tahun ini. Mereka menyebut pemangkasan kuota untuk tambang besar mencapai lebih dari 70% atau sekitar 30 juta ton secara total.