'Pesta Babi' dan Politik Identitas

Tetapi secara sosial-politik, masyarakat Papua masih sering diperlakukan sebagai “liyan” dalam narasi kebangsaan. Mereka diterima sebagai bagian wilayah negara, tetapi identitas sosial dan pengalaman historis mereka belum sepenuhnya memperoleh ruang yang setara dalam diskursus nasional.

Karena itu, setiap pembicaraan tentang Papua hampir selalu mudah berubah menjadi sensitif. Kritik terhadap pembangunan di Papua sering langsung dicurigai sebagai ancaman terhadap negara, meskipun substansinya berbicara tentang lingkungan hidup, hak masyarakat adat, atau ketimpangan ekonomi.

Dalam logika nasionalisme defensif, kritik sering dipahami bukan sebagai bagian dari demokrasi, melainkan ancaman terhadap persatuan. Fenomena ini memiliki akar historis yang panjang.

Pada masa Orde Baru, stabilitas nasional dijadikan legitimasi utama untuk membatasi narasi yang dianggap mengganggu integrasi bangsa. Negara membangun nasionalisme yang sangat sentralistik dan seragam. Perbedaan budaya diterima selama tidak mengganggu narasi besar pembangunan dan stabilitas politik.

Pasca-Reformasi, sensor formal memang berkurang. Namun, kontrol terhadap ruang publik tidak benar-benar hilang; ia hanya berubah bentuk. Jika dahulu negara menjadi aktor utama sensor, kini tekanan sosial digital mengambil peran serupa. Media sosial menciptakan mob morality, situasi ketika tekanan massa digital menentukan opini mana yang dianggap layak dan mana yang harus dibungkam.

Ironisnya, semakin keras upaya membatasi diskusi, semakin besar pula rasa penasaran publik. Dalam era digital, pelarangan justru menjadi promosi paling efektif. Kontroversi membuat film semakin viral karena masyarakat digital hidup dalam logika atensi.

Algoritma TikTok, X, Instagram, dan YouTube bekerja dengan memperbesar emosi, bukan pemahaman. Konten yang memancing kemarahan akan lebih cepat menyebar dibandingkan dengan diskusi yang tenang dan reflektif.

Nasionalisme yang Gugup

Dari perspektif ethnopolitics, fenomena ini menunjukkan bahwa nasionalisme belum sepenuhnya berhasil menjadi proyek kebangsaan yang inklusif. Ia masih cenderung bergerak dalam kerangka budaya mayoritas.

Pluralitas diterima sejauh tidak mengganggu kenyamanan identitas dominan. Ketika identitas dari pinggiran muncul secara lebih kuat dan artikulatif, respons yang muncul sering kali berupa kecemasan kolektif.

Pemikir politik Benedict Anderson menyebut bangsa sebagai imagined community, komunitas politik yang dibayangkan bersama. Namun, dalam praktiknya, imajinasi kebangsaan sering kali masih didominasi oleh perspektif kelompok mayoritas.

Akibatnya, identitas dari wilayah periferi seperti Papua belum sepenuhnya memperoleh ruang setara dalam narasi nasional. Padahal nasionalisme lahir bukan dari kesamaan etnis, agama, atau bahasa ibu.

Ia berdiri di atas kesepakatan politik untuk hidup bersama dalam keberagaman. Karena itu, nasionalisme yang matang seharusnya tidak takut terhadap ekspresi budaya yang berbeda, termasuk yang terasa asing bagi kelompok mayoritas.