Timwas Haji Kembali ke Tanah Suci Besok, Ini yang Bakal Dicek
Jum'at, 15 Mei 2026 - 18:23 WIB
loading...
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR akan diberangkatkan secara bertahap menuju Tanah Suci untuk mengecek kesiapan haji. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR akan diberangkatkan secara bertahap menuju Tanah Suci. Keberangkatan pertama akan dilakukan pada Sabtu, 16 Mei 2026, besok.
"Besok tanggal 16 (Mei) kami berangkat. Ada yang tanggal 17, 18, 20 dan 21. Saya bersama pimpinan Komisi VIII DPR RI lainnya menuju Madinah untuk melakukan pengawasan pemondokan,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, Jumat (16/5/2026).
Dalam pengawasan awal tersebut, kata dia, Timwas Haji DPR telah menerima sejumlah laporan serius terkait kondisi hotel jemaah di Madinah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah dugaan kamar hotel yang diisi jauh melebihi kapasitas.
Baca juga: Kemenhaj Imbau Jemaah Tak Bayar Dam Haji lewat Calo
Menurut Wachid, terdapat laporan kamar yang seharusnya hanya diisi empat orang, tetapi di tempati hingga delapan bahkan 12 jemaah dalam satu kamar. “Ini sudah tidak manusiawi. Kalau bed memang bisa ditambah, tapi kamar mandi hanya satu. Jemaah akhirnya harus rebutan,” ujarnya, Jumat (15/5/2026).
Tak hanya kapasitas kamar, Timwas Haji DPR juga akan memeriksa kesesuaian jarak hotel dengan standar yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan hasil Panja Haji DPR RI, hotel jemaah maksimal berjarak 4,5 kilometer dari titik layanan utama. Namun di lapangan, DPR menemukan indikasi adanya hotel yang berjarak hingga 13 kilometer. “Ini temuan yang harus kami cek langsung. Jangan sampai jemaah dirugikan,” tuturnya.
Lihat video: Jemaah Haji Indonesia Diminta Waspada Jelang Puncak Haji
Selain pemondokan, pengawasan DPR juga akan menyasar layanan konsumsi bagi jemaah Indonesia. Legislator Gerindra itu menegaskan kualitas katering bercita rasa Indonesia menjadi perhatian serius Timwas agar jemaah tetap nyaman selama menjalankan ibadah.
Fokus pengawasan berikutnya adalah kesiapan layanan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) yang selama ini menjadi titik paling krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji. DPR mengaku menerima laporan adanya syarikah yang belum menyelesaikan persiapan tenda di Arafah.
Menurut informasi yang diterima Timwas, kata dia, progres kesiapan tenda baru mencapai sekitar 48%. Sementara pemerintah melalui Kementerian Haji menyebut persentasenya sudah mencapai 75%. “Nah ini yang perlu kami cek langsung. Jangan sampai jamaah sudah bergeser ke Arafah ternyata tendanya belum siap,” kata dia.
Komisi VIII juga menyoroti program Tanazul yang dinilai penting untuk mengurangi kepadatan jemaah di Mina. Berdasarkan kesepakatan Panja Haji DPR RI, target Tanazul tahun ini mencapai 50 ribu jemaah.
Program tersebut dinilai penting agar jemaah tidak mengalami overload di tenda Mina seperti tahun sebelumnya, di mana banyak jamaah terpaksa tidur berhimpitan bahkan di luar tenda.
Karena itu, DPR meminta pelaksanaan Tanazul benar-benar dijalankan optimal, termasuk memastikan hotel transit jemaah berada di lokasi strategis seperti di wilayah Syisyah dan Raudhah (Makkah) yang dekat dengan Jamarat Aqabah untuk lempar jamrah di Mina.
Selain itu, Timwas DPR RI juga akan mengawasi pelaksanaan dam atau denda haji agar benar-benar dilakukan sesuai ketentuan syariat dan transparan. “Pengawasan dam ini juga menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI, apakah dilaksanakan 100% atau tidak,” ucapnya.
Felldy Asyla Utama-SindoNews
"Besok tanggal 16 (Mei) kami berangkat. Ada yang tanggal 17, 18, 20 dan 21. Saya bersama pimpinan Komisi VIII DPR RI lainnya menuju Madinah untuk melakukan pengawasan pemondokan,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, Jumat (16/5/2026).
Dalam pengawasan awal tersebut, kata dia, Timwas Haji DPR telah menerima sejumlah laporan serius terkait kondisi hotel jemaah di Madinah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah dugaan kamar hotel yang diisi jauh melebihi kapasitas.
Baca juga: Kemenhaj Imbau Jemaah Tak Bayar Dam Haji lewat Calo
Menurut Wachid, terdapat laporan kamar yang seharusnya hanya diisi empat orang, tetapi di tempati hingga delapan bahkan 12 jemaah dalam satu kamar. “Ini sudah tidak manusiawi. Kalau bed memang bisa ditambah, tapi kamar mandi hanya satu. Jemaah akhirnya harus rebutan,” ujarnya, Jumat (15/5/2026).
Tak hanya kapasitas kamar, Timwas Haji DPR juga akan memeriksa kesesuaian jarak hotel dengan standar yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan hasil Panja Haji DPR RI, hotel jemaah maksimal berjarak 4,5 kilometer dari titik layanan utama. Namun di lapangan, DPR menemukan indikasi adanya hotel yang berjarak hingga 13 kilometer. “Ini temuan yang harus kami cek langsung. Jangan sampai jemaah dirugikan,” tuturnya.
Lihat video: Jemaah Haji Indonesia Diminta Waspada Jelang Puncak Haji
Selain pemondokan, pengawasan DPR juga akan menyasar layanan konsumsi bagi jemaah Indonesia. Legislator Gerindra itu menegaskan kualitas katering bercita rasa Indonesia menjadi perhatian serius Timwas agar jemaah tetap nyaman selama menjalankan ibadah.
Fokus pengawasan berikutnya adalah kesiapan layanan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) yang selama ini menjadi titik paling krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji. DPR mengaku menerima laporan adanya syarikah yang belum menyelesaikan persiapan tenda di Arafah.
Menurut informasi yang diterima Timwas, kata dia, progres kesiapan tenda baru mencapai sekitar 48%. Sementara pemerintah melalui Kementerian Haji menyebut persentasenya sudah mencapai 75%. “Nah ini yang perlu kami cek langsung. Jangan sampai jamaah sudah bergeser ke Arafah ternyata tendanya belum siap,” kata dia.
Komisi VIII juga menyoroti program Tanazul yang dinilai penting untuk mengurangi kepadatan jemaah di Mina. Berdasarkan kesepakatan Panja Haji DPR RI, target Tanazul tahun ini mencapai 50 ribu jemaah.
Program tersebut dinilai penting agar jemaah tidak mengalami overload di tenda Mina seperti tahun sebelumnya, di mana banyak jamaah terpaksa tidur berhimpitan bahkan di luar tenda.
Karena itu, DPR meminta pelaksanaan Tanazul benar-benar dijalankan optimal, termasuk memastikan hotel transit jemaah berada di lokasi strategis seperti di wilayah Syisyah dan Raudhah (Makkah) yang dekat dengan Jamarat Aqabah untuk lempar jamrah di Mina.
Selain itu, Timwas DPR RI juga akan mengawasi pelaksanaan dam atau denda haji agar benar-benar dilakukan sesuai ketentuan syariat dan transparan. “Pengawasan dam ini juga menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI, apakah dilaksanakan 100% atau tidak,” ucapnya.
Felldy Asyla Utama-SindoNews
(cip)
Lihat Juga :
