1.738 SPPG Diberhentikan Sementara Operasionalnya karena Tidak Memenuhi Standar
Rabu, 13 Mei 2026 - 12:43 WIB
loading...
Kepala Bakom RI, M. Qodari menyebut 1.738 SPPG diberhentikan sementara operasionalnya karena tidak memenuhi standar. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, M. Qodari menyebut 1.738 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diberhentikan sementara operasionalnya karena tidak memenuhi standar. Hal itu merupakan bagian dari komitmen Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memperkuat pengawasan dan akuntabilitas SPPG.
Menurut Qodari BGN sudah melakukan inspeksi terhadap SPPG sebagai bentuk pengawasan tata kelola distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Berdasarkan data pada 12 Mei 2026, terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara atau suspend karena tidak memenuhi standar," kata Qodari dalam konferensi persnya di kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Baca juga: SPPG Mulai Operasi 31 Maret, Waka BGN Ingatkan Mitra yang Mark Up Harga Bahan Baku Akan Disikat
Selain itu, kata Qodari, BGN juga mengoperasikan Call Center SAGI 127 sebagai kanal pengaduan publik. Tercatat, sepanjang 2026, total pengaduan yang masuk tercatat 3.615 aduan.
"Pemerintah berkomitmen melakukan perkembangan perbaikan tata kelola ini secara berkala kepada publik sebagai wujud akuntabilitas atas program yang dibiayai oleh anggaran negara," ujarnya.
Lihat video; NASIB PROGRAM MBG! 1.700 SPPG Kena Sanksi Berhenti Beroperasi Sementara
Menurut Qodari BGN sudah melakukan inspeksi terhadap SPPG sebagai bentuk pengawasan tata kelola distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Berdasarkan data pada 12 Mei 2026, terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara atau suspend karena tidak memenuhi standar," kata Qodari dalam konferensi persnya di kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Baca juga: SPPG Mulai Operasi 31 Maret, Waka BGN Ingatkan Mitra yang Mark Up Harga Bahan Baku Akan Disikat
Selain itu, kata Qodari, BGN juga mengoperasikan Call Center SAGI 127 sebagai kanal pengaduan publik. Tercatat, sepanjang 2026, total pengaduan yang masuk tercatat 3.615 aduan.
"Pemerintah berkomitmen melakukan perkembangan perbaikan tata kelola ini secara berkala kepada publik sebagai wujud akuntabilitas atas program yang dibiayai oleh anggaran negara," ujarnya.
Lihat video; NASIB PROGRAM MBG! 1.700 SPPG Kena Sanksi Berhenti Beroperasi Sementara
(cip)
Lihat Juga :
