Pembubaran Nobar Film Pesta Babi Dikritisi Legislator PDIP: Pembungkaman Kebebasan Berekspresi
Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira. Foto: dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengkritik pembubaran menonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita oleh aparat TNI. Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak konstitusional warga negara.
Andreas berpendapat bahwa pemutaran dan kegiatan nonton bareng film tersebut seharusnya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan hak masyarakat untuk menikmati karya seni. Ia menilai intervensi militer justru berlebihan dan tidak proporsional.
“Keterlibatan aparat TNI membubarkan aktivitas pemutaran dan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi di Kota Ternate dan beberapa daerah lainnya adalah bentuk tindakan yang menodai hak warga negara untuk menikmati karya seni yang bernilai kebebasan untuk berekspresi, termasuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat,” tegas Andreas, Senin (11/5/2026).
Baca juga: Komisi I DPR Soroti Dandim Ternate Ikut Terlibat Pembubaran Nobar Film Pesta Babi
Ia pun mempertanyakan logika di balik pembubaran tersebut. “Mengapa menonton karya seni saja harus dihadang oleh militer? Apakah ini ancaman terhadap pertahanan negara?” tuturnya.
Andreas menilai tindakan aparat militer itu sebagai upaya pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Menurutnya, larangan semacam ini justru akan memicu efek sebaliknya di masyarakat.
Andreas berpendapat bahwa pemutaran dan kegiatan nonton bareng film tersebut seharusnya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan hak masyarakat untuk menikmati karya seni. Ia menilai intervensi militer justru berlebihan dan tidak proporsional.
“Keterlibatan aparat TNI membubarkan aktivitas pemutaran dan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi di Kota Ternate dan beberapa daerah lainnya adalah bentuk tindakan yang menodai hak warga negara untuk menikmati karya seni yang bernilai kebebasan untuk berekspresi, termasuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat,” tegas Andreas, Senin (11/5/2026).
Baca juga: Komisi I DPR Soroti Dandim Ternate Ikut Terlibat Pembubaran Nobar Film Pesta Babi
Ia pun mempertanyakan logika di balik pembubaran tersebut. “Mengapa menonton karya seni saja harus dihadang oleh militer? Apakah ini ancaman terhadap pertahanan negara?” tuturnya.
Andreas menilai tindakan aparat militer itu sebagai upaya pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Menurutnya, larangan semacam ini justru akan memicu efek sebaliknya di masyarakat.
Lihat Juga :
