P2G Sebut Ambisi Digital Nadiem Makarim Abaikan Realitas Guru di Daerah 3T
Senin, 11 Mei 2026 - 16:51 WIB
loading...
Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Foto: Nur Khabibi
A
A
A
JAKARTA - Kalimat mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim yang akhirnya memuluskan pengadaan laptop Chromebook diungkap Jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang pembacaan dakwaan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/1/2026). Kalimat itu yakni 'you must trust the giant'.
Kalimat "You must trust the Giant" tersebut dinilai menjadi simbol betapa ambisinya kebijakan digitalisasi di era Nadiem Makarim seringkali menutup mata terhadap realitas sosiologis pendidikan di Indonesia. Menurut Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), pemaksaan ekosistem digital ini telah menciptakan jurang diskriminasi yang semakin lebar bagi para pendidik di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan bahwa kebijakan ini sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak dasar siswa dan guru di daerah terpencil. Saat pusat sibuk membicarakan cloud computing, guru-guru di pelosok masih harus bertarung dengan ketiadaan listrik dan sinyal internet.
Baca juga: Jaksa Ungkap Kalimat Nadiem yang Akhirnya Muluskan Pengadaan Chromebook meski Tahu Ada Keterbatasan
Iman pun mengungkapkan fakta memilukan yang dihimpun P2G dari berbagai daerah. Salah satu investigasi menunjukkan guru di Tolikara, Papua, harus merogoh kocek pribadi hingga Rp500.000 hanya untuk menyewa ojek menuju titik sinyal demi mengisi aplikasi kinerja.
Fenomena serupa terjadi di NTT. Di sana, para guru terpaksa mengajar di kandang kambing demi mendapatkan koneksi internet agar Chromebook yang dibagikan bisa berfungsi.
"Negara harusnya membantu kami dengan teknologi, bukan kami yang berkorban nyawa dan materi demi menghidupkan teknologi yang Anda paksakan," ujar Iman seperti dikutip dari kanal Podcast Jaksapedia, Senin (11/5/2026).
Menurut dia, klaim keberhasilan digitalisasi selama ini bersifat semu dan hanya indah di atas kertas laporan, sementara di lapangan, guru-guru merasa "berdarah-darah" untuk memenuhi standar administrasi digital yang kaku. Di sisi lain, P2G menyoroti bahwa uang negara sebesar Rp2,1 triliun yang diduga dikorupsi dalam proyek ini merupakan kehilangan kesempatan besar bagi perbaikan literasi nasional.
Iman mengingatkan bahwa skor literasi sains dan matematika anak-anak Indonesia kini sangat mengkhawatirkan, bahkan setara dengan negara yang sedang dilanda konflik perang. “Anak-anak di daerah 3T itu punya minat baca tinggi, tapi bukunya tidak ada. Mereka tidak butuh layar digital yang membuat mata sakit,” ujarnya.
“Mereka butuh buku sumber belajar yang fisik. Alokasi triliunan itu seharusnya bisa mengisi seluruh perpustakaan sekolah di Indonesia, bukan justru berakhir di lemari besi karena tidak bisa digunakan,” sambungnya.
Menanggapi sanggahan Nadiem Makarim yang merasa tidak bersalah, Iman mengingatkan tentang tanggung jawab moral seorang pemimpin. Ia menuturkan bahwa kesalahan kebijakan di tingkat menteri memiliki dampak domino yang merusak takdir jutaan anak bangsa.
"Beliau pernah berkata tidak ingin mempertimbangkan masa lalu dan hanya melihat masa depan. Sekarang, sejarah membuktikan bahwa masa lalu yang ia ciptakan sendiri melalui kebijakan Chromebook ini menyeretnya kembali. Ini adalah pengingat bahwa kebijakan yang mengabaikan nurani dan kebutuhan rakyat akan selalu menemukan konsekuensinya," kata Iman.
P2G juga mendesak agar proses hukum di Kejaksaan Agung (Kejagung) terus berlanjut hingga ke akar-akarnya, demi memastikan bahwa pendidikan tidak lagi dijadikan ladang komoditas bagi kepentingan segelintir elit di balik topeng digitalisasi.
Kalimat "You must trust the Giant" tersebut dinilai menjadi simbol betapa ambisinya kebijakan digitalisasi di era Nadiem Makarim seringkali menutup mata terhadap realitas sosiologis pendidikan di Indonesia. Menurut Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), pemaksaan ekosistem digital ini telah menciptakan jurang diskriminasi yang semakin lebar bagi para pendidik di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan bahwa kebijakan ini sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak dasar siswa dan guru di daerah terpencil. Saat pusat sibuk membicarakan cloud computing, guru-guru di pelosok masih harus bertarung dengan ketiadaan listrik dan sinyal internet.
Baca juga: Jaksa Ungkap Kalimat Nadiem yang Akhirnya Muluskan Pengadaan Chromebook meski Tahu Ada Keterbatasan
Iman pun mengungkapkan fakta memilukan yang dihimpun P2G dari berbagai daerah. Salah satu investigasi menunjukkan guru di Tolikara, Papua, harus merogoh kocek pribadi hingga Rp500.000 hanya untuk menyewa ojek menuju titik sinyal demi mengisi aplikasi kinerja.
Fenomena serupa terjadi di NTT. Di sana, para guru terpaksa mengajar di kandang kambing demi mendapatkan koneksi internet agar Chromebook yang dibagikan bisa berfungsi.
"Negara harusnya membantu kami dengan teknologi, bukan kami yang berkorban nyawa dan materi demi menghidupkan teknologi yang Anda paksakan," ujar Iman seperti dikutip dari kanal Podcast Jaksapedia, Senin (11/5/2026).
Menurut dia, klaim keberhasilan digitalisasi selama ini bersifat semu dan hanya indah di atas kertas laporan, sementara di lapangan, guru-guru merasa "berdarah-darah" untuk memenuhi standar administrasi digital yang kaku. Di sisi lain, P2G menyoroti bahwa uang negara sebesar Rp2,1 triliun yang diduga dikorupsi dalam proyek ini merupakan kehilangan kesempatan besar bagi perbaikan literasi nasional.
Iman mengingatkan bahwa skor literasi sains dan matematika anak-anak Indonesia kini sangat mengkhawatirkan, bahkan setara dengan negara yang sedang dilanda konflik perang. “Anak-anak di daerah 3T itu punya minat baca tinggi, tapi bukunya tidak ada. Mereka tidak butuh layar digital yang membuat mata sakit,” ujarnya.
“Mereka butuh buku sumber belajar yang fisik. Alokasi triliunan itu seharusnya bisa mengisi seluruh perpustakaan sekolah di Indonesia, bukan justru berakhir di lemari besi karena tidak bisa digunakan,” sambungnya.
Menanggapi sanggahan Nadiem Makarim yang merasa tidak bersalah, Iman mengingatkan tentang tanggung jawab moral seorang pemimpin. Ia menuturkan bahwa kesalahan kebijakan di tingkat menteri memiliki dampak domino yang merusak takdir jutaan anak bangsa.
"Beliau pernah berkata tidak ingin mempertimbangkan masa lalu dan hanya melihat masa depan. Sekarang, sejarah membuktikan bahwa masa lalu yang ia ciptakan sendiri melalui kebijakan Chromebook ini menyeretnya kembali. Ini adalah pengingat bahwa kebijakan yang mengabaikan nurani dan kebutuhan rakyat akan selalu menemukan konsekuensinya," kata Iman.
P2G juga mendesak agar proses hukum di Kejaksaan Agung (Kejagung) terus berlanjut hingga ke akar-akarnya, demi memastikan bahwa pendidikan tidak lagi dijadikan ladang komoditas bagi kepentingan segelintir elit di balik topeng digitalisasi.
(rca)
Lihat Juga :
