Pendidikan di Antara Keinginan Pasar dan Janji Kesejahteraan

Ketiga, pemerintah wajib hadir sebagai pelindung yang memberikan afirmasi serta subsidi penuh bagi disiplin ilmu mendasar yang mungkin tak memikat pasar, tetapi esensial sebagai fondasi intelektual bangsa.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sepatutnya menjadi alarm untuk kembali meresapi visi pembebasan Ki Hadjar Dewantara. Melalui napas Sekolah Rakyat dan Taman Siswa, pendidikan sejak awal diwariskan sebagai jalan pencerahan, alat perlawanan terhadap ketidakadilan, serta jembatan kesetaraan bagi seluruh rakyat, bukan sekadar privilege bagi kelompok elite.

Pada masa kini, agenda negara semacam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang layak diapresiasi sebagai langkah nyata menekan angka stunting fisik dan kesenjangan nutrisi. Kendati demikian, investasi masif untuk gizi raga ini berisiko tidak optimal jika negara justru membiarkan wabah "stunting intelektual” yakni kondisi mengkerdilkan daya kritis anak bangsa akibat terjebak dalam sistem pendidikan yang berorientasi komersial.

Pada akhirnya, diperlukan evaluasi struktural yang mendalam untuk mempertanyakan esensi pendidikan kita saat ini: apakah sistem tersebut dirancang untuk membentuk subjek yang otonom dan berdaulat secara intelektual, atau murni memproduksi tenaga kerja mekanis demi menyokong sistem ekonomi pasar.

Upaya mengembalikan khittah pendidikan mengharuskan kita membebaskan ilmu pengetahuan dari belenggu komersialisasi, serta memposisikannya kembali sebagai instrumen pencerahan menuju tatanan masyarakat yang adil.