Desakan Reformasi Polri, Dofiri: Aspek Kultural Kepolisian Paling Disorot Masyarakat
Rabu, 06 Mei 2026 - 17:33 WIB
loading...
Sekretaris KPRP Jenderal Pol (Purn) Ahmad Dofiri mengungkapkan aspek kultural kepolisian paling disorot masyarakat. Rekomendasi KPRP yang diserahkan ke Presiden melahirkan dua aspek yakni kelembagaan dan manajerial. Foto: Puteranegara
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jenderal Pol (Purn) Ahmad Dofiri mengungkapkan aspek kultural kepolisian menjadi paling disoroti oleh masyarakat. Rekomendasi KPRP yang diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto melahirkan dua aspek besar yakni kelembagaan dan manajerial. Hal itu hasil diskusi sekaligus penyerapan aspirasi masyarakat.
"Aspek kelembagaan itu lebih menyoroti kepada organisasi, sedangkan aspek manajerial lebih kepada tata kelola bagaimana organisasi itu dikelola. Itu garis besarnya. Jadi memahami itu utuh ya. Jadi ada yang tadi keluhan-keluhan tadi di mana? Kita bedah di dua kelompok tadi yaitu aspek kelembagaan dan manajerial," ujar Dofiri di Kantor KPRP, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).
Baca juga: Kapolri Tegaskan Komitmen Tindak Lanjuti Rekomendasi Reformasi Polri
Dalam kelembagaan kembali menghasilkan sudut pandang soal struktural, instrumental, dan kultural. Hal ini juga sesuai dengan reformasi Polri di awal tahun 2000.
Menurut Dofiri, dari tiga sorotan tersebut yang paling banyak mendapatkan keluhan masyarakat yakni kultural internal Polri. "Nah, yang kita pahami dari ketiga aspek tadi struktural, instrumental, dan kultural, itu yang paling disorot terkait masalah kultural. Apa itu? Perilaku atau budaya yang kemudian ditenggarai banyak bermunculan yang kemudian menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat pada Polri, karena apa, ulah oknum anggota Polri yang tadi perilakunya kurang bagus," ungkapnya.
Kemudian, aspek kedua yakni manajerial. Hal ini pembahasannya lebih luas lagi yang berkaitan dengan aspek manajemen. Pertama soal tata kelola, kepemimpinan, dan pengawasan.
"Nah, yang keempat ditambahi lagi era sekarang itu transparansi ditopang digital, makanya yang keempat ditambahkan yaitu transformasi digital," kata mantan Wakapolri itu.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian itu menambahkan yang menjadi titik acuan dalam rekomendasi tersebut adalah kelembagaan dan manajerial internal Polri.
"Aspek kelembagaan itu lebih menyoroti kepada organisasi, sedangkan aspek manajerial lebih kepada tata kelola bagaimana organisasi itu dikelola. Itu garis besarnya. Jadi memahami itu utuh ya. Jadi ada yang tadi keluhan-keluhan tadi di mana? Kita bedah di dua kelompok tadi yaitu aspek kelembagaan dan manajerial," ujar Dofiri di Kantor KPRP, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).
Baca juga: Kapolri Tegaskan Komitmen Tindak Lanjuti Rekomendasi Reformasi Polri
Dalam kelembagaan kembali menghasilkan sudut pandang soal struktural, instrumental, dan kultural. Hal ini juga sesuai dengan reformasi Polri di awal tahun 2000.
Menurut Dofiri, dari tiga sorotan tersebut yang paling banyak mendapatkan keluhan masyarakat yakni kultural internal Polri. "Nah, yang kita pahami dari ketiga aspek tadi struktural, instrumental, dan kultural, itu yang paling disorot terkait masalah kultural. Apa itu? Perilaku atau budaya yang kemudian ditenggarai banyak bermunculan yang kemudian menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat pada Polri, karena apa, ulah oknum anggota Polri yang tadi perilakunya kurang bagus," ungkapnya.
Kemudian, aspek kedua yakni manajerial. Hal ini pembahasannya lebih luas lagi yang berkaitan dengan aspek manajemen. Pertama soal tata kelola, kepemimpinan, dan pengawasan.
"Nah, yang keempat ditambahi lagi era sekarang itu transparansi ditopang digital, makanya yang keempat ditambahkan yaitu transformasi digital," kata mantan Wakapolri itu.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian itu menambahkan yang menjadi titik acuan dalam rekomendasi tersebut adalah kelembagaan dan manajerial internal Polri.
(jon)
Lihat Juga :
