Kemendagri Dorong Pemda Lebih Inovatif Tangani Inflasi, Kemiskinan, dan Pengangguran
Rabu, 06 Mei 2026 - 17:36 WIB
loading...
Mendagri Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pengendalian inflasi menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Foto/istimewa
A
A
A
BALIKPAPAN - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) mendorong pemerintah daerah (Pemda) memperkuat inovasi dan kinerja dalam menangani isu-isu strategis nasional. Khususnya pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, dan penurunan tingkat pengangguran.
Hal tersebut disampaikan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan yang digelar di Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan, Kalimantam Timur, pada Selasa 5 Mei 2026.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pengendalian inflasi menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. “Inflasi yang terjaga dan baik artinya harga barang dan jasa stabil, masyarakat tenang alhamdulillah sekarang diangka 2,42 persen, itu one of the best," ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Baca juga: Wamendagri: Kepemimpinan Adaptif dan Inovatif di Daerah Sangat Penting
Selain itu, Tito juga menyoroti pentingnya penanganan pengangguran dan kemiskinan sebagai persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
“Ada survei menyatakan bahwa yang menjadi persoalan masyarakat nomor satu adalah cost of living, kalau biaya hidup ukurannya adalah inflasi, kenaikan barang dan jasa yang membuat biaya hidup lebih tinggi. Kedua adalah job opportunity, lebih dari 40% masyarakat menghendaki lapangan kerja, baru isu-isu lain,” ucapnya.
Tito menegaskan, pemerintah pusat melalui Kemendagri tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, tetapi juga menghadirkan pendekatan yang mendorong daerah untuk lebih inovatif melalui pemberian insentif dan penguatan sistem evaluasi kinerja.
Lihat video: Kemendagri Minta Pemda Inovasi untuk Kualitas Pelayanan Publik Lebih Baik
Dalam hal ini, Kemendagri melalui BSKDN memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan berbasis data, melakukan evaluasi kinerja daerah, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan daerah. Melalui kegiatan apresiasi ini, Kemendagri berupaya terus memperkuat ekosistem kompetisi yang sehat antar daerah berbasis indikator kinerja yang terukur.
Sejalan dengan itu, Tito juga menekankan pentingnya objektivitas dalam proses penilaian agar program berjalan kredibel dan mendapat kepercayaan publik.
“Saya meyakini bahwa yang tampil tadi sama sekali saya tidak intervensi, saya instruksi sampaikan (insentif fiskal) berikan secara objektif karena sekali ini dimain-mainkan akan kehilangan trust kepada program seperti ini,” tegasnya.
Tito berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga mampu mendorong daerah untuk terus berbenah, memperkuat perencanaan, serta menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
"Apresiasi ini harus menjadi atensi untuk memacu Bapak/Ibu untuk berprestasi menciptakan iklim kompetitif (dalam pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan stunting, penurunan tingkat pengangguran hingga peningkatan creative financing)," pungkasnya.
Hal tersebut disampaikan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan yang digelar di Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan, Kalimantam Timur, pada Selasa 5 Mei 2026.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pengendalian inflasi menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. “Inflasi yang terjaga dan baik artinya harga barang dan jasa stabil, masyarakat tenang alhamdulillah sekarang diangka 2,42 persen, itu one of the best," ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Baca juga: Wamendagri: Kepemimpinan Adaptif dan Inovatif di Daerah Sangat Penting
Selain itu, Tito juga menyoroti pentingnya penanganan pengangguran dan kemiskinan sebagai persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
“Ada survei menyatakan bahwa yang menjadi persoalan masyarakat nomor satu adalah cost of living, kalau biaya hidup ukurannya adalah inflasi, kenaikan barang dan jasa yang membuat biaya hidup lebih tinggi. Kedua adalah job opportunity, lebih dari 40% masyarakat menghendaki lapangan kerja, baru isu-isu lain,” ucapnya.
Tito menegaskan, pemerintah pusat melalui Kemendagri tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, tetapi juga menghadirkan pendekatan yang mendorong daerah untuk lebih inovatif melalui pemberian insentif dan penguatan sistem evaluasi kinerja.
Lihat video: Kemendagri Minta Pemda Inovasi untuk Kualitas Pelayanan Publik Lebih Baik
Dalam hal ini, Kemendagri melalui BSKDN memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan berbasis data, melakukan evaluasi kinerja daerah, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan daerah. Melalui kegiatan apresiasi ini, Kemendagri berupaya terus memperkuat ekosistem kompetisi yang sehat antar daerah berbasis indikator kinerja yang terukur.
Sejalan dengan itu, Tito juga menekankan pentingnya objektivitas dalam proses penilaian agar program berjalan kredibel dan mendapat kepercayaan publik.
“Saya meyakini bahwa yang tampil tadi sama sekali saya tidak intervensi, saya instruksi sampaikan (insentif fiskal) berikan secara objektif karena sekali ini dimain-mainkan akan kehilangan trust kepada program seperti ini,” tegasnya.
Tito berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga mampu mendorong daerah untuk terus berbenah, memperkuat perencanaan, serta menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
"Apresiasi ini harus menjadi atensi untuk memacu Bapak/Ibu untuk berprestasi menciptakan iklim kompetitif (dalam pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan stunting, penurunan tingkat pengangguran hingga peningkatan creative financing)," pungkasnya.
(cip)
Lihat Juga :
