Wajib Halal Oktober 2026 Dorong Perlindungan Konsumen dan Transparansi Produk

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Fajar Wibhiyadi mengatakan, kolaborasi dengan BPJPH menjadi bagian penting dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik. “Kolaborasi dengan BPJPH menjadi kunci dalam memastikan proses sertifikasi halal berjalan efektif dan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Melalui sinergi ini, kami berupaya tidak hanya mendukung pemenuhan regulasi, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa peningkatan kualitas, kepercayaan, dan daya saing produk di masyarakat,” ungkapnya.

Upaya peningkatan kesadaran publik juga terus dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi. Dengan semakin tingginya pemahaman masyarakat, halal tidak hanya dipandang sebagai aspek keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari standar kualitas, keamanan, dan kepercayaan terhadap produk.

Ke depan, sinergi antara BPJPH, lembaga pemeriksa halal, serta pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat ekosistem halal nasional. Dukungan jaringan kerja internasional yang dimiliki berbagai pihak juga membuka peluang bagi produk Indonesia untuk semakin kompetitif di pasar global.

Melalui pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan, implementasi Wajib Halal Oktober 2026 diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas sekaligus mendorong terciptanya ekosistem industri yang lebih transparan dan terpercaya.