Hormati Pertemuan HKBP dan PGI dengan JK, GAMKI Ajak Publik Hindari Polarisasi
Selasa, 05 Mei 2026 - 08:18 WIB
loading...
Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK). Foto: Aldhi Chandra
A
A
A
JAKARTA - Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) buka suara merespons kunjungan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Jacklevyn Manuputty dan Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pdt. Victor Tinambunan ke rumah Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beberapa waktu lalu. Merespons beragam tanggapan dari publik terhadap pertemuan tersebut, GAMKI menghormati sikap yang diambil pimpinan PGI dan HKBP.
Menurut GAMKI, langkah dialog tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga komunikasi yang konstruktif serta meredakan potensi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Maka itu, semua pihak terkhusus umat Kristen diharapkan dapat menyikapinya dengan tenang dan bijak.
“GAMKI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga etika dalam menyampaikan pendapat serta tidak melakukan serangan personal terhadap pihak mana pun. Ruang publik harus dijaga agar tetap sehat, rasional, fokus membahas substansi, dan tidak terjebak pada polarisasi,” kata Kuasa Hukum GAMKI Saddan Sitorus dalam keterangan resmi, Senin (4/5/2026).
Baca juga: HKBP Sebut Tidak Ada Unsur Penistaan Agama dalam Ceramah JK
GAMKI menegaskan pentingnya menghormati proses yang sedang berjalan, baik melalui jalur hukum ataupun pendekatan dialog, sebagai bagian dari prinsip negara hukum yang harus dijunjung bersama. “Laporan yang dilakukan GAMKI bersama lembaga-lembaga lainnya bagian dari meluruskan sesuatu yang keliru. Karena ucapan Bapak Jusuf Kalla bisa disalahartikan bukan saja oleh umat Kristen, tetapi juga agama lainnya. Hal ini yang ingin kita koreksi dan luruskan,” katanya.
GAMKI menyatakan, kalaupun ceramah Jusuf Kalla disampaikan dalam konteks konflik Poso dan Ambon, tidak bisa dijadikan bersifat umum untuk kalangan masyarakat Kristen di seluruh Indonesia bahkan dunia. Karena, kata dia, konflik Poso dan Ambon tidak mewakili keseluruhan fakta sosial di tengah pemeluk agama masing-masing.
GAMKI menilai pendekatan melalui jalur hukum ini sebagai bentuk antisipasi terjadinya polarisasi di masyarakat. Sebab, jika persoalan ini dibiarkan, maka akan menjadi kegaduhan yang berkepanjangan di ruang publik.
Karena itu, kata GAMKI, laporan puluhan organisasi ke kepolisian beberapa waktu lalu, sebagai antisipasi munculnya gaduh di masyarakat. “Kita tidak mau persoalan ini menjadi bahasan liar di media sosial dan ruang publik. Maka dari itu, kita fokus ke proses hukum yang mengedepankan kesetaraan, keadilan substantif, dan pemulihan,” jelasnya.
Kemudian, GAMKI mengingatkan bahwa perbedaan sikap tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menyerang, melainkan menjadi ruang untuk memperkuat kedewasaan demokrasi dan semangat persatuan. GAMKI berharap seluruh pihak, termasuk tokoh masyarakat, pemuka agama, dan publik luas, dapat mengedepankan sikap bijak, menahan diri, serta berkontribusi dalam menciptakan suasana yang kondusif dan damai.
“Maka walaupun masih ada perbedaan pandangan terkait persoalan ini, GAMKI mengajak kita tetap menghormati para tokoh kita, Bapak Jusuf Kalla, Ketum PGI, Ephorus HKBP, dan para tokoh lainnya. Fokus kepada substansi persoalan, tidak menyerang personal dan hindari polarisasi di media sosial ataupun ruang publik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tengah menjadi sorotan merupakan refleksi dan fakta peristiwa konflik komunal di Poso dan Ambon. Dia menegaskan tak ada niat menistakan agama sebagaimana yang difitnahkan terhadap dirinya.
Bahkan, JK mengumpulkan tokoh-tokoh perundingan perdamaian yang dikenal dalam Perjanjian Malino I dan II. Dalam pertemuan itu, para tokoh lintas agama bahkan bersepakat apa yang disampaikan JK.
"Ada Ketua Sinode, Pak Imam, Ustaz yang ada waktu itu di Poso menyatakan bahwa begini keadaannya, benar," ujar JK di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2026).
Karena itu, dia meminta masyarakat berhenti memfitnahnya atas tuduhan menistakan agama. JK juga menyinggung nama Ade Armando untuk berhenti berbicara tanpa mengetahui fakta sebenarnya.
Menurut GAMKI, langkah dialog tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga komunikasi yang konstruktif serta meredakan potensi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Maka itu, semua pihak terkhusus umat Kristen diharapkan dapat menyikapinya dengan tenang dan bijak.
“GAMKI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga etika dalam menyampaikan pendapat serta tidak melakukan serangan personal terhadap pihak mana pun. Ruang publik harus dijaga agar tetap sehat, rasional, fokus membahas substansi, dan tidak terjebak pada polarisasi,” kata Kuasa Hukum GAMKI Saddan Sitorus dalam keterangan resmi, Senin (4/5/2026).
Baca juga: HKBP Sebut Tidak Ada Unsur Penistaan Agama dalam Ceramah JK
GAMKI menegaskan pentingnya menghormati proses yang sedang berjalan, baik melalui jalur hukum ataupun pendekatan dialog, sebagai bagian dari prinsip negara hukum yang harus dijunjung bersama. “Laporan yang dilakukan GAMKI bersama lembaga-lembaga lainnya bagian dari meluruskan sesuatu yang keliru. Karena ucapan Bapak Jusuf Kalla bisa disalahartikan bukan saja oleh umat Kristen, tetapi juga agama lainnya. Hal ini yang ingin kita koreksi dan luruskan,” katanya.
GAMKI menyatakan, kalaupun ceramah Jusuf Kalla disampaikan dalam konteks konflik Poso dan Ambon, tidak bisa dijadikan bersifat umum untuk kalangan masyarakat Kristen di seluruh Indonesia bahkan dunia. Karena, kata dia, konflik Poso dan Ambon tidak mewakili keseluruhan fakta sosial di tengah pemeluk agama masing-masing.
GAMKI menilai pendekatan melalui jalur hukum ini sebagai bentuk antisipasi terjadinya polarisasi di masyarakat. Sebab, jika persoalan ini dibiarkan, maka akan menjadi kegaduhan yang berkepanjangan di ruang publik.
Karena itu, kata GAMKI, laporan puluhan organisasi ke kepolisian beberapa waktu lalu, sebagai antisipasi munculnya gaduh di masyarakat. “Kita tidak mau persoalan ini menjadi bahasan liar di media sosial dan ruang publik. Maka dari itu, kita fokus ke proses hukum yang mengedepankan kesetaraan, keadilan substantif, dan pemulihan,” jelasnya.
Kemudian, GAMKI mengingatkan bahwa perbedaan sikap tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menyerang, melainkan menjadi ruang untuk memperkuat kedewasaan demokrasi dan semangat persatuan. GAMKI berharap seluruh pihak, termasuk tokoh masyarakat, pemuka agama, dan publik luas, dapat mengedepankan sikap bijak, menahan diri, serta berkontribusi dalam menciptakan suasana yang kondusif dan damai.
“Maka walaupun masih ada perbedaan pandangan terkait persoalan ini, GAMKI mengajak kita tetap menghormati para tokoh kita, Bapak Jusuf Kalla, Ketum PGI, Ephorus HKBP, dan para tokoh lainnya. Fokus kepada substansi persoalan, tidak menyerang personal dan hindari polarisasi di media sosial ataupun ruang publik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tengah menjadi sorotan merupakan refleksi dan fakta peristiwa konflik komunal di Poso dan Ambon. Dia menegaskan tak ada niat menistakan agama sebagaimana yang difitnahkan terhadap dirinya.
Bahkan, JK mengumpulkan tokoh-tokoh perundingan perdamaian yang dikenal dalam Perjanjian Malino I dan II. Dalam pertemuan itu, para tokoh lintas agama bahkan bersepakat apa yang disampaikan JK.
"Ada Ketua Sinode, Pak Imam, Ustaz yang ada waktu itu di Poso menyatakan bahwa begini keadaannya, benar," ujar JK di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2026).
Karena itu, dia meminta masyarakat berhenti memfitnahnya atas tuduhan menistakan agama. JK juga menyinggung nama Ade Armando untuk berhenti berbicara tanpa mengetahui fakta sebenarnya.
(rca)
Lihat Juga :
