May Day 2026: Alarm Industri, Ujian Kebijakan, dan Momentum Koreksi Nasional

Diperlukan pembaruan menyeluruh melalui revisi regulasi, penguatan kewenangan pengawas, serta penegakan sanksi yang konsisten dan tegas, agar perlindungan pekerja tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan di lapangan.

Tenggat Konstitusional: Ujian Kredibilitas Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 mewajibkan DPR dan pemerintah menuntaskan penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan paling lambat Oktober 2026.

Tenggat ini tidak memberi ruang saling melempar tanggung jawab dalam sisa waktu yang terbatas, keduanya harus bekerja cepat, terkoordinasi, dan substantif untuk melahirkan regulasi yang adil, diterima semua pihak, mampu mendorong kemajuan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan pekerja, sehingga wibawa pemerintah benar-benar terjaga.

“Jika amanat ini diabaikan, yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas regulasi, tetapi juga kredibilitas negara di mata rakyat,” tegas Sidarta.

Kolaborasi Nasional: Syarat Keluar dari Tekanan

Menghadapi situasi ini, diperlukan kolaborasi strategis antara pemerintah, dunia usaha, serikat pekerja, dan akademisi. Kemitraan yang setara dan berorientasi solusi menjadi kunci agar kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Prioritas Kebijakan Mendesak

Untuk mencegah tekanan ekonomi semakin dalam, langkah-langkah berikut harus segera dilakukan:
- Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
- Kebijakan impor yang selektif dan terukur
- Insentif fiskal bagi industri padat karya
- Percepatan hilirisasi berbasis nilai tambah
- Sinkronisasi kebijakan lintas kementerian
- Penguatan vokasi, pelatihan ulang (reskilling), dan peningkatan keterampilan (upskilling) tenaga kerja

May Day 2026: Momentum Koreksi Nasional

Momentum Hari Buruh Internasional 2026 harus dimaknai bukan sekadar peringatan, tetapi juga sebagai koreksi arah kebijakan nasional. Diperkirakan lebih dari 200.000 pekerja dari berbagai federasi dan konfederasi akan memadati kawasan Monumen Nasional sebagai bentuk konsolidasi buruh.

FSP LEM SPSI dari berbagai daerah turut bergabung; khusus massa DKI Jakarta akan bergerak dengan konvoi bermotor dari tiga titik : Jakarta Utara di IBI, Jakarta Timur di Bundaran Pajak Pulogadung, dan Jakarta Barat di Daan Mogot, seluruhnya mulai pukul 06.00 WIB, sementara massa Bekasi berangkat dari GTC FSP LEM SPSI Bekasi pada waktu yang sama, 1 Mei 2026.

Kegiatan ini direncanakan dihadiri oleh Prabowo Subianto dan diharapkan menjadi ruang dialog antara pemerintah dan pekerja, di mana aspirasi buruh disampaikan langsung oleh pimpinan tertinggi masing-masing organisasi agar terwakili secara utuh dan substantif.
“May Day adalah peringatan terbuka: jika tidak direspons, krisis ke depan terjadi bukan karena tidak diketahui, tetapi karena dibiarkan,” tegas Sidarta.

Penegasan Akhir

DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat menegaskan komitmennya sebagai mitra kritis yang konstruktif dalam mengawal kebijakan nasional. Dalam kondisi pemulihan yang masih rapuh, yang dibutuhkan bukan hanya pertumbuhan industri, tetapi pertumbuhan yang inklusif yang menyeimbangkan daya saing industri dengan kesejahteraan pekerja.

“Menjaga industri bukan hanya soal produksi, tetapi tentang menjaga stabilitas ekonomi dan masa depan pekerja Indonesia,” pungkas Sidarta.