Kekerasan Daycare di Yogyakarta, Selly PDIP: Tragedi Kegagalan Sistem Perlindungan Anak

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina menuturkan kekerasan Daycare di Yogyakarta sebagai tragedi kegagalan sistem ruang perlindungan anak. Dia mengecam keras sekaligus segera lakukan pencabutan izin.

Dia mendorong kepolisian mengusut tuntas dan menjerat hukuman maksimal dengan hukuman berat dan maksimal sesuai UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Baca juga: Sahroni Desak Semua Pengurus Daycare Yogyakarta yang Terlibat dalam Dugaan Penganiayaan Anak Dipidana

“Fakta tentang ratusan anak menjadi korban dengan 53 di antaranya mendapatkan kekerasan fisik bukan sekadar angka, melainkan tragedi kemanusiaan yang menunjukkan adanya kegagalan serius dalam sistem pengawasan dan perlindungan anak di ruang-ruang pengasuhan formal,” ujar Selly, Minggu (26/4/2026).

Sebelumnya, kasus kekerasan Daycare di Yogyakarta heboh usai video viral sejumlah anak mendapatkan kekerasan muncul di dunia maya. Polresta Yogyakarta kini tengah menyidik kasus itu.

Selly melihat kasus ini mencerminkan adanya kelemahan sistem perizinan dan pengawasan yang lemah dalam lembaga penitipan anak (Daycare). “Tidak boleh ada institusi yang mengasuh anak tanpa standar operasional, sertifikasi tenaga pengasuh, serta audit berkala yang ketat,” ucapnya.

Mantan Plt Bupati Cirebon itu melihat adanya indikasi pembiaran sistemik yang menyebabkan jumlah korban besar. Artinya, praktik ini berlangsung tidak dalam waktu singkat, sehingga patut diduga adanya kelalaian pengawasan dari berbagai pihak terkait.

“Anak tidak boleh diposisikan sebagai objek komersialisasi tanpa jaminan keselamatan dan tumbuh kembang yang layak,” tegasnya.

Karena itu, mengutip ucapan Ketua DPR RI Puan Maharani, pihaknya menegaskan hukuman maksimal terhadap seluruh pelaku tanpa kompromi dengan penerapan pasal berlapis dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Anak.

Agar kejadian tak terulang, dia mendesak evaluasi total dan audit nasional terhadap seluruh Daycare di Indonesia, termasuk legalitas, standar operasional, serta kompetensi tenaga pengasuh.

Legislator Dapil Jabar VIII itu juga meminta Kementerian, Pemda, hingga Komnas Perlindungan Anak bergerak melakukan pendampingan psikososial menyeluruh bagi seluruh korban dan keluarga, karena dampak kekerasan terhadap anak bersifat jangka panjang.

Dengan pelibatan pemerintah daerah dan kementerian terkait, khususnya Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak emperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap kekerasan anak.

“Anak adalah kelompok paling rentan yang wajib dilindungi secara total baik oleh keluarga, masyarakat, maupun negara,” katanya.

Dia mengingatkan peristiwa ini harus menjadi momentum koreksi besar bahwa keamanan anak tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar, tetapi harus dijamin melalui regulasi ketat dan pengawasan aktif negara.

“Jika 103 anak bisa menjadi korban tanpa terdeteksi sejak awal, maka yang gagal bukan hanya satu lembaga, tetapi sistem secara keseluruhan,” kata Selly.