DPR Wanti-wanti Manajer Koperasi Merah Putih Tidak Diisi Kader Partai Tertentu

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan agar kebijakan perekrutan 30 ribu formasi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik . Menurutnya, posisi strategis seperti manajer koperasi sangat rentan diisi oleh pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, seperti kader partai politik .

Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya menjaga objektivitas dalam proses seleksi. Standar profesional yang jelas dan mekanisme rekrutmen yang terbuka dinilai menjadi kunci agar program ini tetap berada pada tujuan awalnya, yakni pemberdayaan ekonomi rakyat desa.

"Jangan sampai kebijakan ini menjadi alat politik, di mana posisi ini diisi oleh orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berkuasa, atau diisi oleh kader-kader dari partai tertentu," tegas Mufti dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).

Baca Juga: Menelisik Akar Sejarah Koperasi Desa Merah Putih

Di sisi lain, Mufti turut menyoroti nasib masyarakat desa yang telah lebih dulu terlibat dalam pengembangan KDMP. Ia menyebut banyak pihak di desa yang sejak awal sudah bekerja, mulai dari tahap administrasi hingga operasional dasar, meski tanpa kepastian insentif.

Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan afirmatif agar mereka yang telah berkontribusi tidak tersisih oleh sistem rekrutmen baru yang lebih terpusat. "Ketika pemerintah kemudian membuka rekrutmen baru secara terpusat, jangan sampai ada masyarakat desa yang merasa ditinggalkan," ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa banyak program desa gagal bukan karena konsepnya lemah, melainkan karena pelaksana yang tidak memiliki keterikatan dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu, ia menilai, keberadaan SDM yang memahami konteks lokal menjadi sangat penting.

"Banyak program desa gagal bukan karena konsepnya buruk, tapi karena orang yang menjalankan tidak punya keterikatan dengan masyarakat."

Mufti menegaskan bahwa KDMP bukan sekadar proyek administratif, melainkan fondasi ekonomi desa yang harus dibangun dengan kepercayaan masyarakat. Ia menilai keadilan dalam proses rekrutmen menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi program di mata publik. "Kalau dari awal sudah menciptakan rasa ketidakadilan, maka kepercayaan masyarakat akan berkurang."

Mufti juga mendorong agar manajer yang direkrut benar-benar memiliki kemampuan mengelola koperasi modern, memahami risiko usaha desa, serta mampu menjaga keberlanjutan koperasi. Selain itu, ia berharap KDMP terhubung dengan kebutuhan riil masyarakat seperti distribusi pangan, akses pupuk, hingga pemasaran hasil produksi.



"Karena koperasi tidak cukup dijalankan hanya dengan semangat program pemerintah tapi juga membutuhkan kedisiplinan, akuntabilitas keuangan, dan kemampuan menjaga kepercayaan anggota," tegas Mufti.

Terlepas dari itu, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menilai, perekrutan ini sebagai langkah konkret pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja sekaligus memperkuat ekonomi desa. Namun, pelaksanaannya diingatkan agar tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar memberi dampak nyata di lapangan. "Pembukaan puluhan ribu formasi manajer KDMP patut diapresiasi sebagai langkah pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi desa," kata Mufti.