Puan Maharani Minta Pemerintah Evaluasi Penugasan Prajurit TNI di Wilayah Konflik
Selasa, 21 April 2026 - 17:11 WIB
loading...
Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi penugasan prajurit TNI di wilayah konflik. Foto: Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi penugasan prajurit TNI di wilayah konflik. Hal ini menyusul tewasnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian di Lebanon beberapa waktu lalu.
"Pemerintah hendaknya melakukan evaluasi terhadap penugasan prajurit TNI dalam wilayah konflik," kata Puan dalam pidato penutupan masa persidangan DPR di Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Menurut Puan, evaluasi tersebut harus mencakup kejelasan misi, mandat, kesiapan operasional serta perlindungan maksimal terhadap personel sesuai standar praktik terbaik internasional dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB yang menuntut kesiapan dari aspek politik, kapasitas, dan lingkungan operasi.
Baca juga: 1 Prajurit TNI UNIFIL Dipulangkan ke Indonesia untuk Perawatan
Di sisi lain, kata dia, DPR juga menegaskan pentingnya para pihak terkait untuk melakukan investigasi yang kredibel bersama PBB guna mengungkap fakta secara objektif.
"Upaya ini berlandaskan pada prinsip utama misi perdamaian PBB, yaitu transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan HAM," pungkasnya.
"Pemerintah hendaknya melakukan evaluasi terhadap penugasan prajurit TNI dalam wilayah konflik," kata Puan dalam pidato penutupan masa persidangan DPR di Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Menurut Puan, evaluasi tersebut harus mencakup kejelasan misi, mandat, kesiapan operasional serta perlindungan maksimal terhadap personel sesuai standar praktik terbaik internasional dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB yang menuntut kesiapan dari aspek politik, kapasitas, dan lingkungan operasi.
Baca juga: 1 Prajurit TNI UNIFIL Dipulangkan ke Indonesia untuk Perawatan
Di sisi lain, kata dia, DPR juga menegaskan pentingnya para pihak terkait untuk melakukan investigasi yang kredibel bersama PBB guna mengungkap fakta secara objektif.
"Upaya ini berlandaskan pada prinsip utama misi perdamaian PBB, yaitu transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan HAM," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
