Satgas Haji Jerat Pelaku Haji Ilegal dengan TPPU untuk Maksimalkan Ganti Rugi
Selasa, 21 April 2026 - 13:16 WIB
loading...
Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen M Irhamni menyatakan Satgas Haji bakal menjerat pelaku haji ilegal dengan pasal TPPU untuk memaksimalkan pengembalian kerugian korban. Foto/PPATK
A
A
A
JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Haji bakal menjerat pelaku haji ilegal dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Direktur Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Polri Brigjen M Irhamni mengatakan hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian calon jemaah haji yang menjadi korban.
"Tentunya harapannya apa yang disampaikan rekan-rekan tadi, korban-korban ini bisa mendapatkan pengembalian, baik secara langsung ataupun dengan tindak pidana pencucian uang nantinya," kata Irhamni dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).
Baca juga: Tak Pakai Visa Haji, 13 Calon Jemaah Ditunda Keberangkatannya
"Kalau memang itu penyelenggara korbannya banyak, tentunya kami bisa lakukan penegakan hukum dengan tindak pidana pencucian uang," sambung dia.
Nantinya, dengan jeratan TPPU, Polri yang masuk dalam Satgas Haji itu akan menyita semua aliran dana hingga aset para pelaku tindak pidana soal haji.
"Jadi kami nanti cara bertindaknya adalah adanya pengaduan dari masyarakat ataupun dari Kementerian Haji dan Umrah yang sudah dilaporkan atau diadukan di sana, segera kami tindaklanjuti," ujar dia.
Baca juga: Satgas Haji Gagalkan 8 WNI yang Hendak Berangkat Pakai Visa Nonhaji di Bandara Soekarno-Hatta
Satgas gabungan Polri dan Kemenhaj menggagalkan delapan Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak berangkat ke Tanah Suci dengan menggunakan visa nonhaji.
Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Harun Al Rasyid mengungkapkan penggagalan itu dilakukan pada Sabtu, 18 April 2026.
"Kemarin Alhamdulillah pada hari Sabtu dini hari kita sudah melakukan upaya penggagalan ya, upaya mencegah warga negara Indonesia yang kemudian akan melaksanakan haji dengan menggunakan visa nonhaji," kata Harun di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026).
Pencegahan itu, kata Harun, dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Dia mengatakan, pihak gabungan sedang melakukan pendalaman terhadap delapan orang tersebut.
"Dan saat ini sedang dilakukan pendalaman terkait dengan kegiatan mobilisasi delapan warga negara Indonesia yang melaksanakan haji dengan menggunakan visa nonhaji ini," ujarnya.
"Tentunya harapannya apa yang disampaikan rekan-rekan tadi, korban-korban ini bisa mendapatkan pengembalian, baik secara langsung ataupun dengan tindak pidana pencucian uang nantinya," kata Irhamni dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).
Baca juga: Tak Pakai Visa Haji, 13 Calon Jemaah Ditunda Keberangkatannya
"Kalau memang itu penyelenggara korbannya banyak, tentunya kami bisa lakukan penegakan hukum dengan tindak pidana pencucian uang," sambung dia.
Nantinya, dengan jeratan TPPU, Polri yang masuk dalam Satgas Haji itu akan menyita semua aliran dana hingga aset para pelaku tindak pidana soal haji.
"Jadi kami nanti cara bertindaknya adalah adanya pengaduan dari masyarakat ataupun dari Kementerian Haji dan Umrah yang sudah dilaporkan atau diadukan di sana, segera kami tindaklanjuti," ujar dia.
Baca juga: Satgas Haji Gagalkan 8 WNI yang Hendak Berangkat Pakai Visa Nonhaji di Bandara Soekarno-Hatta
Satgas gabungan Polri dan Kemenhaj menggagalkan delapan Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak berangkat ke Tanah Suci dengan menggunakan visa nonhaji.
Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Harun Al Rasyid mengungkapkan penggagalan itu dilakukan pada Sabtu, 18 April 2026.
"Kemarin Alhamdulillah pada hari Sabtu dini hari kita sudah melakukan upaya penggagalan ya, upaya mencegah warga negara Indonesia yang kemudian akan melaksanakan haji dengan menggunakan visa nonhaji," kata Harun di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026).
Pencegahan itu, kata Harun, dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Dia mengatakan, pihak gabungan sedang melakukan pendalaman terhadap delapan orang tersebut.
"Dan saat ini sedang dilakukan pendalaman terkait dengan kegiatan mobilisasi delapan warga negara Indonesia yang melaksanakan haji dengan menggunakan visa nonhaji ini," ujarnya.
(shf)
Lihat Juga :
