Boni Hargens Ungkap Langkah Nyata Kapolri Jenderal Listyo Sigit
Senin, 20 April 2026 - 23:28 WIB
loading...
A
A
A
Satgas ini, lanjut dia, diharapkan mampu mengintegrasikan fungsi pengamanan, pelayanan, dan koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah serta instansi terkait lainnya. Menurut dia, dari perspektif kebijakan publik, pembentukan Satgas Haji juga merupakan langkah yang responsif terhadap dinamika keamanan di Timur Tengah yang kerap tidak menentu.
"Polri perlu memastikan bahwa jemaah haji Indonesia terlindungi secara komprehensif, mulai dari proses keberangkatan, perjalanan, hingga kepulangan ke Tanah Air. Langkah ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam melindungi warganya di luar negeri," ungkap dia.
Agenda ketiga adalah komitmen Kapolri untuk memperkuat hubungan dengan kalangan buruh merupakan langkah yang strategis dan bernuansa tinggi. Dia menegaskan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah adalah fondasi bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif. Polri dalam konteks ini berperan sebagai penjamin ketertiban yang tidak memihak, memastikan bahwa hak-hak buruh terlindungi sekaligus kepentingan investasi terjaga.
"Ketegangan antara kepentingan buruh dan investor seringkali menjadi sumber instabilitas sosial yang berdampak pada persepsi risiko bagi calon investor, baik domestik maupun asing. Dengan secara eksplisit menyatakan komitmen pada soliditas dengan buruh, Kapolri mengirimkan sinyal bahwa Polri bukan instrumen represi, melainkan mediator yang berorientasi pada keadilan dan ketertiban bersama," ucapnya.
Agenda keempat adalah penekanan Kapolri pada pentingnya persatuan nasional merespons konteks geopolitik yang semakin tidak menentu, yakni ketegangan perdagangan global, pergeseran tatanan dunia multipolar, dan ancaman fragmentasi sosial yang dipercepat oleh disinformasi digital. Menurut dia, stabilitas internal menjadi aset strategis yang sangat berharga bagi Indonesia di tengah dinamika ini.
"Pernyataan Kapolri tentang persatuan nasional bukan sekadar retorika. Dalam kapasitasnya sebagai kepala institusi keamanan domestik, penegasan ini memiliki implikasi operasional bahwa Polri akan menggunakan kewenangannya untuk melindungi kohesi sosial, mencegah polarisasi, dan menindak aktor-aktor yang berupaya memecah belah masyarakat demi kepentingan sempit," tegas dia.
Dia mengatakan dua agenda terakhir sinergi dengan buruh dan penekanan pada persatuan nasional di tengah turbulensi global mencerminkan dimensi kepemimpinan yang melampaui fungsi kepolisian konvensional. Keduanya bersentuhan langsung dengan stabilitas politik dan ekonomi nasional yang menjadi prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan.
"Polri perlu memastikan bahwa jemaah haji Indonesia terlindungi secara komprehensif, mulai dari proses keberangkatan, perjalanan, hingga kepulangan ke Tanah Air. Langkah ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam melindungi warganya di luar negeri," ungkap dia.
Agenda ketiga adalah komitmen Kapolri untuk memperkuat hubungan dengan kalangan buruh merupakan langkah yang strategis dan bernuansa tinggi. Dia menegaskan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah adalah fondasi bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif. Polri dalam konteks ini berperan sebagai penjamin ketertiban yang tidak memihak, memastikan bahwa hak-hak buruh terlindungi sekaligus kepentingan investasi terjaga.
"Ketegangan antara kepentingan buruh dan investor seringkali menjadi sumber instabilitas sosial yang berdampak pada persepsi risiko bagi calon investor, baik domestik maupun asing. Dengan secara eksplisit menyatakan komitmen pada soliditas dengan buruh, Kapolri mengirimkan sinyal bahwa Polri bukan instrumen represi, melainkan mediator yang berorientasi pada keadilan dan ketertiban bersama," ucapnya.
Agenda keempat adalah penekanan Kapolri pada pentingnya persatuan nasional merespons konteks geopolitik yang semakin tidak menentu, yakni ketegangan perdagangan global, pergeseran tatanan dunia multipolar, dan ancaman fragmentasi sosial yang dipercepat oleh disinformasi digital. Menurut dia, stabilitas internal menjadi aset strategis yang sangat berharga bagi Indonesia di tengah dinamika ini.
"Pernyataan Kapolri tentang persatuan nasional bukan sekadar retorika. Dalam kapasitasnya sebagai kepala institusi keamanan domestik, penegasan ini memiliki implikasi operasional bahwa Polri akan menggunakan kewenangannya untuk melindungi kohesi sosial, mencegah polarisasi, dan menindak aktor-aktor yang berupaya memecah belah masyarakat demi kepentingan sempit," tegas dia.
Dia mengatakan dua agenda terakhir sinergi dengan buruh dan penekanan pada persatuan nasional di tengah turbulensi global mencerminkan dimensi kepemimpinan yang melampaui fungsi kepolisian konvensional. Keduanya bersentuhan langsung dengan stabilitas politik dan ekonomi nasional yang menjadi prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan.
(rca)
Lihat Juga :
