Bantah Isu Pemecatan Massal PPP, Ketua GPK: Narasi Menyesatkan dan Provokatif
Minggu, 19 April 2026 - 14:41 WIB
loading...
Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara. Foto: Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara membantah keras tudingan adanya pemecatan massal terhadap ratusan pengurus DPW dan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagaimana yang disebutkan oleh Sekjen GPK Thobahul Aftoni. Fauzan menilai pernyataan yang disampaikan Toni merupakan narasi provokatif yang berpotensi memperkeruh suasana internal partai di tengah sedang berjalannya agenda konsolidasi kepartaian.
“Apa yang disampaikan saudara Toni adalah narasi provokatif di tengah dinamika internal. Pernyataan tersebut sama sekali tidak mewakili sikap GPK yang selama ini konsisten mendukung kepengurusan partai yang sah sesuai keputusan pemerintah,” kata Fauzan kepada wartawan, Minggu (19/4/2026).
“Saat ini proses konsolidasi internal terus berlanjut dari Musyawarah Wilayah (Muswil) hingga yang sedang berlangsung Musyawarah Cabang (Muscab). Semua kader di tingkat struktur organisasi yang sah hingga tingkat ke bawah solid,” tambah Fauzan.
Baca juga: Ratusan Pengurus DPW dan DPC PPP Dipecat secara Massal
Fauzan menekankan bahwa tidak pernah ada kebijakan pemecatan massal seperti yang dituduhkan. Menurutnya, langkah yang dilakukan DPP PPP semata-mata merupakan bagian dari penataan organisasi yang sesuai dengan mekanisme dan konstitusi partai.
Fauzan menjelaskan, penunjukan pelaksana tugas (Plt) di sejumlah daerah dilakukan karena kepengurusan sebelumnya tidak menjalankan kewajiban organisasi, seperti tidak melaksanakan musyawarah wilayah di tingkat provinsi sebagaimana diamanatkan dalam aturan partai.
Sementara itu, untuk tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC), pergantian status kepengurusan lebih disebabkan oleh habisnya masa berlaku Surat Keputusan (SK), bukan karena pemecatan.
“Banyak kepengurusan yang masa berlaku SK-nya telah habis, sehingga diperpanjang dengan komposisi yang sama. Jadi bukan diberhentikan, melainkan diperpanjang masa tugasnya agar roda organisasi tetap berjalan,” jelasnya.
Fauzan mencontohkan, di Jawa Timur terdapat 26 DPC dari total 38 DPC yang masa berlaku SK-nya habis dan kemudian diperpanjang dengan nama-nama yang sama seperti sebelumnya.
Lebih lanjut, Fauzan mengajak seluruh kader untuk menahan diri dan tidak memperkeruh suasana dengan narasi yang dapat memecah belah soliditas partai. Sebab, saat ini soliditas internal menjadi kunci utama bagi PPP untuk menghadapi agenda politik ke depan.
“Saya berharap semua pihak bisa menahan diri. Jangan lagi ada narasi yang memicu perpecahan. Saat ini yang jauh lebih penting adalah fokus pada persiapan verifikasi Pemilu 2029 dan memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat akar rumput,” pungkasnya.
“Apa yang disampaikan saudara Toni adalah narasi provokatif di tengah dinamika internal. Pernyataan tersebut sama sekali tidak mewakili sikap GPK yang selama ini konsisten mendukung kepengurusan partai yang sah sesuai keputusan pemerintah,” kata Fauzan kepada wartawan, Minggu (19/4/2026).
“Saat ini proses konsolidasi internal terus berlanjut dari Musyawarah Wilayah (Muswil) hingga yang sedang berlangsung Musyawarah Cabang (Muscab). Semua kader di tingkat struktur organisasi yang sah hingga tingkat ke bawah solid,” tambah Fauzan.
Baca juga: Ratusan Pengurus DPW dan DPC PPP Dipecat secara Massal
Fauzan menekankan bahwa tidak pernah ada kebijakan pemecatan massal seperti yang dituduhkan. Menurutnya, langkah yang dilakukan DPP PPP semata-mata merupakan bagian dari penataan organisasi yang sesuai dengan mekanisme dan konstitusi partai.
Fauzan menjelaskan, penunjukan pelaksana tugas (Plt) di sejumlah daerah dilakukan karena kepengurusan sebelumnya tidak menjalankan kewajiban organisasi, seperti tidak melaksanakan musyawarah wilayah di tingkat provinsi sebagaimana diamanatkan dalam aturan partai.
Sementara itu, untuk tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC), pergantian status kepengurusan lebih disebabkan oleh habisnya masa berlaku Surat Keputusan (SK), bukan karena pemecatan.
“Banyak kepengurusan yang masa berlaku SK-nya telah habis, sehingga diperpanjang dengan komposisi yang sama. Jadi bukan diberhentikan, melainkan diperpanjang masa tugasnya agar roda organisasi tetap berjalan,” jelasnya.
Fauzan mencontohkan, di Jawa Timur terdapat 26 DPC dari total 38 DPC yang masa berlaku SK-nya habis dan kemudian diperpanjang dengan nama-nama yang sama seperti sebelumnya.
Lebih lanjut, Fauzan mengajak seluruh kader untuk menahan diri dan tidak memperkeruh suasana dengan narasi yang dapat memecah belah soliditas partai. Sebab, saat ini soliditas internal menjadi kunci utama bagi PPP untuk menghadapi agenda politik ke depan.
“Saya berharap semua pihak bisa menahan diri. Jangan lagi ada narasi yang memicu perpecahan. Saat ini yang jauh lebih penting adalah fokus pada persiapan verifikasi Pemilu 2029 dan memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat akar rumput,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
