Gelombang Desakan dari Daerah: DPW PPP Minta Sekjen Diganti
Jum'at, 17 April 2026 - 09:56 WIB
loading...
Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-Indonesia mendesak Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi hingga mengganti Sekretaris Jenderal (Sekjen) Taj Yasin. Desakan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional yang digelar secara daring melalui Zoom, Kamis (16/4/2026), yang diikuti jajaran pimpinan DPW se-Indonesia.
Dalam forum tersebut, para perwakilan daerah menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Sekjen PPP yang dinilai tidak sejalan dengan kepemimpinan partai dan justru menghambat jalannya organisasi.
Ketua DPW PPP DKI Jakarta Saiful Rahmat Dasuki menilai terdapat oknum di tingkat DPP yang menjadi penghambat kerja organisasi. Mantan Wamenag ini menyoroti bahwa sejak terbitnya Surat Keputusan Kementerian Hukum, Sekjen dinilai tidak menjalankan fungsi organisasi sebagaimana mestinya.
Baca juga: PPP Sumatera Utara Bersatu: Muskerwil Jadi Awal Konsolidasi Menuju Kejayaan 2029
“Sejak SK Menkum diterbitkan sampai saat ini, tidak ada pembicaraan terkait kepentingan partai. Justru lebih banyak bicara soal kepentingan pribadi, dan ini sudah berlangsung sekitar enam bulan. Ini tidak wajar dalam sebuah organisasi,” ujar Saiful dalam forum.
Saiful juga menilai Sekjen telah melakukan tindakan inkonstitusional melalui berbagai manuver yang dinilai menghambat kerja-kerja organisasi. Menurutnya, hal tersebut sudah masuk dalam kategori pembangkangan terhadap partai.
“Dalam AD/ART, Sekjen memiliki fungsi menjalankan tata kelola organisasi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ini bentuk perlawanan terhadap organisasi, sehingga perlu segera dilakukan tindakan tegas, termasuk penggantian,” tegasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris DPW PPP Sumatera Barat Mulyadi menyatakan pihaknya tetap solid dan patuh terhadap keputusan DPP, namun meminta persoalan Sekjen segera diselesaikan sesuai amanat Mukernas.
“Kami mendukung penuh DPP untuk mengevaluasi kader yang tidak bekerja. Persoalan Sekjen harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu kinerja partai,” kata Mulyadi.
Sementara itu, Sekretaris DPW PPP Kalimantan Barat Eka Candra menegaskan pentingnya percepatan langkah organisasi menjelang agenda politik ke depan, termasuk guna verifikasi partai.
“Kami sepakat agar Sekjen segera diganti. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama, karena konsolidasi politik harus terus berjalan. Ketua umum perlu segera mencari pendamping yang bisa menjalankan roda organisasi dengan baik,” ujarnya.
Desakan dari daerah ini menjadi sinyal kuat bagi DPP PPP untuk segera merespons dinamika internal partai, terutama dalam menjaga soliditas organisasi menjelang agenda politik mendatang.
Adapun rapat koordinasi kali ini dihadiri oleh ketua dan sekretaris wilayah se-Indonesia, salah satu agendanya terkait persiapan musyawarah cabang di daerah masing-masing.
Dalam forum tersebut, para perwakilan daerah menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Sekjen PPP yang dinilai tidak sejalan dengan kepemimpinan partai dan justru menghambat jalannya organisasi.
Ketua DPW PPP DKI Jakarta Saiful Rahmat Dasuki menilai terdapat oknum di tingkat DPP yang menjadi penghambat kerja organisasi. Mantan Wamenag ini menyoroti bahwa sejak terbitnya Surat Keputusan Kementerian Hukum, Sekjen dinilai tidak menjalankan fungsi organisasi sebagaimana mestinya.
Baca juga: PPP Sumatera Utara Bersatu: Muskerwil Jadi Awal Konsolidasi Menuju Kejayaan 2029
“Sejak SK Menkum diterbitkan sampai saat ini, tidak ada pembicaraan terkait kepentingan partai. Justru lebih banyak bicara soal kepentingan pribadi, dan ini sudah berlangsung sekitar enam bulan. Ini tidak wajar dalam sebuah organisasi,” ujar Saiful dalam forum.
Saiful juga menilai Sekjen telah melakukan tindakan inkonstitusional melalui berbagai manuver yang dinilai menghambat kerja-kerja organisasi. Menurutnya, hal tersebut sudah masuk dalam kategori pembangkangan terhadap partai.
“Dalam AD/ART, Sekjen memiliki fungsi menjalankan tata kelola organisasi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ini bentuk perlawanan terhadap organisasi, sehingga perlu segera dilakukan tindakan tegas, termasuk penggantian,” tegasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris DPW PPP Sumatera Barat Mulyadi menyatakan pihaknya tetap solid dan patuh terhadap keputusan DPP, namun meminta persoalan Sekjen segera diselesaikan sesuai amanat Mukernas.
“Kami mendukung penuh DPP untuk mengevaluasi kader yang tidak bekerja. Persoalan Sekjen harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu kinerja partai,” kata Mulyadi.
Sementara itu, Sekretaris DPW PPP Kalimantan Barat Eka Candra menegaskan pentingnya percepatan langkah organisasi menjelang agenda politik ke depan, termasuk guna verifikasi partai.
“Kami sepakat agar Sekjen segera diganti. Kita tidak bisa menunggu terlalu lama, karena konsolidasi politik harus terus berjalan. Ketua umum perlu segera mencari pendamping yang bisa menjalankan roda organisasi dengan baik,” ujarnya.
Desakan dari daerah ini menjadi sinyal kuat bagi DPP PPP untuk segera merespons dinamika internal partai, terutama dalam menjaga soliditas organisasi menjelang agenda politik mendatang.
Adapun rapat koordinasi kali ini dihadiri oleh ketua dan sekretaris wilayah se-Indonesia, salah satu agendanya terkait persiapan musyawarah cabang di daerah masing-masing.
(rca)
Lihat Juga :
