Strategi Politik Dua Kaki Indonesia dan Perang Pola Pikir ala Kolonialisasi Modern

Penguatan TNI melalui latihan bersama seperti Super Garuda Shield dengan AS dan “Peace Komodo” dengan China menunjukkan strategi Sun Tzu: “Tunjukkan kekuatan agar tidak perlu digunakan.”

Bedanya, konteks geostrategis 2024–2026 sudah berubah.

Era Soekarno: Dunia bipolar yang tegas—AS vs Soviet—sehingga ruang manuver relatif jelas.

Era Prabowo: Dunia multipolar yang cair, dengan aktor seperti China, India, Uni Eropa, hingga kekuatan menengah seperti Turki dan Arab Saudi.

Ancaman non-militer dominan: Perang siber, perang dagang, disinformasi, hingga proxy NGO menjadi instrumen utama.

Ketergantungan ekonomi lebih dalam: China sebagai mitra dagang utama dan AS sebagai sumber teknologi membuat ruang manuver semakin sempit.

Publik lebih melek informasi: Propaganda kini langsung masuk ke perangkat pribadi, menjadikan ruang digital sebagai medan tempur utama.

Jika Soekarno menggunakan dua kaki untuk merebut Irian Barat, maka Prabowo menggunakannya untuk menjaga kedaulatan ekonomi, pembangunan IKN, hilirisasi, serta menghindari keterlibatan dalam konflik besar AS–China.

Tantangannya jauh lebih kompleks. Margin kesalahan semakin kecil: satu langkah keliru dapat berujung pada sanksi atau kehilangan investasi strategis. Namun, jika berhasil, Indonesia berpotensi menjadi swing state yang diperebutkan, bukan sekadar medan tempur.

Banyak yang berpendapat bahwa kedekatan berlebihan dengan AS dalam konteks saat ini justru berisiko. Beberapa alasannya:

1. Pola Intervensi Politik

Sejarah menunjukkan keterlibatan AS dalam perubahan rezim di berbagai kawasan. Sun Tzu: “Kenali pola musuh.” Pola ini terbaca dalam praktik geopolitik modern.

2. Syarat Ideologis yang Mengikat

Kerja sama sering disertai agenda nilai tertentu yang berpotensi menekan kebijakan domestik.

3. Ketergantungan Dolar dan Sistem Keuangan

Dominasi SWIFT, IMF, dan World Bank menjadi instrumen non-militer yang sangat efektif.

4. Basis Militer dan Konflik Proksi

Kedekatan berlebih berpotensi menyeret Indonesia ke dalam konflik kawasan.

5. Operasi Intelijen dan Soft Power

Pembentukan opini publik melalui media, NGO, dan lembaga riset menjadi strategi halus namun berdampak panjang.

Namun, China pun memiliki risiko tersendiri: jebakan utang, dominasi produk, serta isu kedaulatan di Natuna Utara. Perbedaannya, risiko China lebih bersifat ekonomi, sementara risiko AS cenderung menyentuh ranah politik dan kedaulatan.

Di sinilah strategi “dua kaki” menjadi rasional: mengambil manfaat tanpa menyerahkan kendali.