Analis Konflik dan Keamanan: Pernyataan JK Tak Perlu Disikapi Defensif dan Emosional
Senin, 13 April 2026 - 15:09 WIB
loading...
Pernyataan mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) mengenai realitas sosiologis konflik sektarian di Ambon dan Poso baru-baru ini memicu polemik publik. Foto/Aldhi Chandra Setiawan
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengenai realitas sosiologis konflik sektarian di Ambon dan Poso baru-baru ini memicu polemik publik. Pasalnya, pernyataan JK memicu penafsiran beragam dari masyarakat.
Dalam narasinya, JK merefleksikan bagaimana jargon keagamaan digunakan oleh pihak-pihak yang bertikai sebagai instrumen serangan, yang berujung pada hilangnya ribuan nyawa serta kerusakan infrastruktur yang masif.
Baca juga: Pernyataan JK Dinilai Tidak Tepat dan Berpotensi Sesatkan Pemahaman Publik
Analis Konflik dan Keamanan Alto Labetubun menilai, fenomena ini memicu respons beragam, mulai dari pembenaran atas refleksi konflik tersebut hingga langkah hukum yang diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GAMKI beserta sejumlah organisasi massa pada 12 April 2026.
"Sebagai orang yang mengalami langsung konflik Ambon dan Poso, dan berlatar belakang profesional di bidang konflik dan keamanan, saya berpendapat pernyataan tersebut tidak seharusnya disikapi secara defensif maupun emosional," ujarnya, Senin (13/4/2026).
Alto menyebut beberapa poin krusial yang perlu dipahami secara objektif. Pertama, perspektif sosiologis, bukan teologis. Menurut Alto pernyataan Jusuf Kalla bukanlah sebuah diskursus teologis mengenai ajaran agama tertentu.
Dalam narasinya, JK merefleksikan bagaimana jargon keagamaan digunakan oleh pihak-pihak yang bertikai sebagai instrumen serangan, yang berujung pada hilangnya ribuan nyawa serta kerusakan infrastruktur yang masif.
Baca juga: Pernyataan JK Dinilai Tidak Tepat dan Berpotensi Sesatkan Pemahaman Publik
Analis Konflik dan Keamanan Alto Labetubun menilai, fenomena ini memicu respons beragam, mulai dari pembenaran atas refleksi konflik tersebut hingga langkah hukum yang diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GAMKI beserta sejumlah organisasi massa pada 12 April 2026.
"Sebagai orang yang mengalami langsung konflik Ambon dan Poso, dan berlatar belakang profesional di bidang konflik dan keamanan, saya berpendapat pernyataan tersebut tidak seharusnya disikapi secara defensif maupun emosional," ujarnya, Senin (13/4/2026).
Alto menyebut beberapa poin krusial yang perlu dipahami secara objektif. Pertama, perspektif sosiologis, bukan teologis. Menurut Alto pernyataan Jusuf Kalla bukanlah sebuah diskursus teologis mengenai ajaran agama tertentu.
Lihat Juga :
