Wakil Ketua Komisi IX Pertanyakan Ketahanan Dana BPJS Kesehatan
Jum'at, 10 April 2026 - 09:42 WIB
loading...
A
A
A
“Termasuk misalnya, yang sudah pernah dijanjikan oleh pemerintah bahwa BPJS Kesehatan akan disuntik anggaran Rp20 triliun. Kelanjutannya sampai mana? Karena sepertinya sampai hari ini, saya nggak tahu mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan kepada kita apakah sudah ada suntikan dari pemerintah untuk memperbaiki atau membantu kondisi keuangan dari BPJS Kesehatan?” ujarnya.
Lihat video: Sengkarut Data BPJS Kesehatan, Rakyat Terjepit Akses Kesehatan?
Di luar aspek keuangan, Charles menyoroti nasib 11 juta peserta yang dinonaktifkan sejak Januari lalu. Walaupun sempat disepakati bahwa mereka tetap berhak mendapat layanan, kenyataan di lapangan justru berbeda akibat perbedaan penafsiran aturan.
“Kalau di kita ini yang kita pahami, 11 juta yang dinonaktifkan harus bisa mengakses layanan secara gratis, dibiayai oleh pemerintah. Tetapi yang disampaikan oleh Pak Menkes dan beberapa pihak yang kita undang di sini, sepertinya yang diakui hanya 100 sekian ribu saja yang masuk dalam kategori pasien katastropik,” ungkap Charles.
Charles mendesak Dirut BPJS Kesehatan untuk menyampaikan rincian data reaktivasi peserta tersebut, baik yang berstatus Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta mandiri, maupun yang dibiayai Pemerintah Daerah (PBPU-Pemda).
Kekhawatiran Charles semakin bertambah melihat tren penurunan kepesertaan aktif di tingkat daerah. Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat disebut sebagai pemicu utama banyak bupati yang mulai mengurangi alokasi anggaran iuran warga.
Lihat video: Sengkarut Data BPJS Kesehatan, Rakyat Terjepit Akses Kesehatan?
Di luar aspek keuangan, Charles menyoroti nasib 11 juta peserta yang dinonaktifkan sejak Januari lalu. Walaupun sempat disepakati bahwa mereka tetap berhak mendapat layanan, kenyataan di lapangan justru berbeda akibat perbedaan penafsiran aturan.
“Kalau di kita ini yang kita pahami, 11 juta yang dinonaktifkan harus bisa mengakses layanan secara gratis, dibiayai oleh pemerintah. Tetapi yang disampaikan oleh Pak Menkes dan beberapa pihak yang kita undang di sini, sepertinya yang diakui hanya 100 sekian ribu saja yang masuk dalam kategori pasien katastropik,” ungkap Charles.
Charles mendesak Dirut BPJS Kesehatan untuk menyampaikan rincian data reaktivasi peserta tersebut, baik yang berstatus Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta mandiri, maupun yang dibiayai Pemerintah Daerah (PBPU-Pemda).
Kekhawatiran Charles semakin bertambah melihat tren penurunan kepesertaan aktif di tingkat daerah. Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat disebut sebagai pemicu utama banyak bupati yang mulai mengurangi alokasi anggaran iuran warga.
Lihat Juga :
