Negara Hadir Sepanjang Hayat lewat Buku Saku 0% sebagai Panduan Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA - Pemerintah resmi mengintegrasikan berbagai program bantuan sosial dalam satu sistem terpadu yang dirangkum melalui “Buku Saku 0%: Manfaat dan Penerima Dukungan Sejahtera Tahun 2026”. Langkah ini menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan target nol persen kemiskinan ekstrem di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Peluncuran buku ini merupakan langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk memperkuat transparansi dan memastikan masyarakat memahami hak-hak serta cara mengakses berbagai program bantuan pemerintah secara terintegrasi.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa arah kebijakan sosial saat ini mengusung paradigma “Kesejahteraan Rakyat Sepanjang Hayat”. Artinya, dukungan negara diberikan secara berkelanjutan, mulai dari masa janin dalam kandungan hingga lanjut usia (lansia).

Baca juga: Penting, Begini Cara Cek Desil DTKS untuk Daftar KIP Kuliah 2026

“Peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menyampaikan informasi kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami,” ujar Qodari saat konferensi pers, Rabu (8/4/2026).

Satu terobosan utama yang ditekankan dalam buku saku ini adalah penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini mengintegrasikan data kependudukan (NIK), data aset dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regosek), dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Melalui integrasi DTSEN, pemerintah kini menggunakan satu data terpadu yang menggabungkan berbagai variabel sosial ekonomi secara terpusat,” jelas Qodari.

“Dengan sistem satu pintu ini, masyarakat yang terdaftar dalam DTSEN akan otomatis terpetakan untuk berbagai program subsidi pemerintah, sekaligus dapat mengecek status desil mereka secara mandiri melalui aplikasi resmi. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memastikan 4 penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat,” paparnya.

Lihat video: Pemerintah Targetkan Data Tunggal Rampung Pada Februari Demi Bansos Tepat Sasaran


Qodari juga memaparkan perkembangan positif kesejahteraan di Indonesia. Berdasarkan data Bank Dunia, kemiskinan ekstrem di Indonesia turun drastis dari 74,3% pada 1984 menjadi hanya 0,85% pada Maret 2025.

Meski demikian, kata Qodari, pemerintah tetap waspada terhadap 67,9 juta penduduk yang masuk kategori rentan miskin. “Tantangan kita bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi menjaga agar kelompok rentan ini tidak kembali jatuh ke bawah akibat guncangan ekonomi atau kesehatan,” tambahnya.

“Buku saku ini adalah panduan praktis menuju kesejahteraan. Kami ingin setiap kebijakan benar-benar menjangkau masyarakat hingga ke pintu rumah mereka,” pungkas Qodari.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Angga Raka Prabowo, mengatakan buku ini menjadi panduan utama dalam menunjukkan kehadiran negara sepanjang hayat setiap rakyat.

“Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan bersama-sama peluncuran Buku Saku 0% Manfaat dan Penerimaan Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026. Kami dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia menyambut baik atas peluncuran buku ini,” ujar Angga.

Setiap kebijakan pemerintah di bidang kesejahteraan harus tersampaikan secara utuh kepada penerima manfaat di lapangan. Angga Raka menekankan tugas instansinya dalam mengawal arus informasi agar publik memahami asal-usul manfaat yang mereka terima. Hal ini menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas setiap langkah kebijakan yang diambil demi rakyat.

“Kami harus memastikan setiap informasi, setiap kebijakan, setiap langkah-langkah pemerintah yang diambil khususnya untuk kesejahteraan masyarakat ini sampai kepada penerima masyarakat, sampai kepada penerima manfaat,” paparnya.