Cegah Eskalasi Kekerasan, Pemerintah Diminta Buat Resolusi Konflik Papua

Resolusi konflik bagi Papua perlu dirancang secara transparan dengan mengukur efektivitas dan kapasitas prosesnya dalam konteks penghentian kekerasan dan pemulihan kondisi kemanusiaan, misalkan mengakhiri kebiasaan memberi atau membuat stigma, labelling, narasi provokatif, framing, hoaks, hate speech, dan sebagainya.

Menurut Elisabeth, model resolusi konflik dalam konteks Papua perlu dirumuskan oleh mereka yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai bagaimana membangun komunikasi dua arah untuk membangun kembali rasa percaya antarpara pihak yang berkonflik.

Selain itu, kemampuan problem solving, seperti mengatasi dampak konflik dan menanganai masalah pengungsi internal, memulihkan akses pelayanan dasar atau pelayanan publik terutama pendidikan dan kesehatan, serta merancang program pemberdayaan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Resolusi konflik Papua perlu dirancang secara terpisah dari UU Otsus Papua dengan tujuan utamanya untuk mengatasi dampak konflik (penanganan pengungsi), mencegah eskalasi kekerasan, serta potensi konflik sosial karena rebutan kepentingan ekonomi dan politik,” katanya.