Tokoh Nahdlatul Ulama: Muktamar NU Harus Bebas dari Politik Uang

"Menerima politik uang berarti bukan hanya menjual suara, tetapi juga menggadaikan masa depan NU. Kesadaran itu seharusnya berlanjut pada langkah yang lebih tegas bahwa mulai saat ini, PBNU harus membersihkan organisasi dari mereka yang terindikasi terlibat dalam praktik korupsi," imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, NU tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa belakangan ini, citra NU ikut tercoreng oleh isu-isu yang beririsan dengan tata kelola kekuasaan, termasuk dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Terlepas dari proses hukum yang berjalan, kata dia, kasus-kasus tersebut sudah merusak persepsi publik.

"Dalam organisasi berbasis moral seperti NU, persepsi publik adalah modal utama. Karena itu, Muktamar harus menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan itu. Bukan dengan klarifikasi semata, tetapi dengan keberanian melakukan pembersihan internal," kata dia.

Dia menambahkan, NU harus menunjukkan bahwa integritas bukan sekadar slogan, melainkan standar yang ditegakkan. “Caranya, pecat semua orang di dalam kepengurusan yang terindikasi terlibat korupsi," kata Pengusaha Nasional Asal Situbondo ini.

Gus Lilur juga mengungkapkan persoalan yang lebih struktural NU, yakni dijadikan sebagai kendaraan politik kekuasaan. Menurut dia, saat ini, NU tidak hanya didekati, tetapi juga diperebutkan sehingga banyak politisi melihat NU sebagai basis legitimasi dan mobilisasi.

"Mereka masuk, berjejaring, lalu perlahan mengarahkan organisasi sesuai kepentingannya. Penunjukan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai Ketua OC Muktamar, dalam konteks ini, tidak bisa dilepaskan dari pembacaan yang lebih luas. Ini bukan soal individu, melainkan soal batas antara pengabdian dan pemanfaatan," kata dia.

NU, kata Gus Lilur, harus tegas menjaga dirinya agar tidak berubah menjadi alat. Pasalnya, sekali NU kehilangan independensinya, maka NU tidak lagi menjadi penjaga moral bangsa, tetapi hanya bagian dari konfigurasi kekuasaan.