Harga Minyak Dunia Melonjak Akibat Konflik Timur Tengah, Great Institute Soroti Ancaman Fiskal RI
Rabu, 01 April 2026 - 23:54 WIB
loading...
A
A
A
Anggota Dewan Energi Nasional Mohamad Fadhil Hasan, menegaskan bahwa pemerintah saat ini masih berada pada tahap mitigasi dan adaptasi. “Salah satu tugas DEN adalah menetapkan langkah-langkah penanggulangan krisis energi sebagai advis kepada Presiden,” kata Fadhil.
Ia menjelaskan, rujukan kondisi krisis energi mengacu pada Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN dan PP Nomor 79 Tahun 2014. Salah satu indikatornya adalah gangguan pasokan BBM selama tujuh hari berturut-turut. “Berdasarkan identifikasi, cadangan BBM kita masih aman menurut Pertamina. Jadi langkah-langkah yang diambil masih mitigasi dan adaptasi,” katanya.
Namun di parlemen, nada kehati-hatian disampaikan lebih tegas. Anggota Komisi XII DPR Sartono Hutomo, mengingatkan bahwa tekanan fiskal tidak bisa dihindari. “Asumsi APBN kita 70 dolar per barel, sementara realitas jauh di atas itu. DPR mengapresiasi belum adanya kenaikan harga BBM, tapi ini hanya menggeser beban,” kata Sartono.
Menurut dia, tanpa langkah struktural, tekanan itu akan berpindah ke sektor lain. “Tetap harus ada penyesuaian harga di masa datang. Kredibilitas kebijakan dan transparansi akan menjadi kunci.”
Dari perspektif pertahanan, Mayjen TNI Priyanto, dekan Fakultas Manajamen Pertahanan UNHAN, menyoroti bahwa Indonesia bukan hanya price taker, tetapi juga risk taker. “Karena kita net importir, ketika distribusi terganggu, dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga stabilitas sosial dan pertahanan,” kata Mayjen Priyanto.
Ia menekankan bahwa Indonesia tidak bisa sekadar mengelola krisis, tetapi harus membangun sistem yang tahan krisis. “Transformasi menuju ketahanan energi bukan pilihan, tapi keharusan.”
Pandangan serupa disampaikan Mayjen (Purn) Pujo Widodo yang mengingatkan keterbatasan daya tahan energi nasional. “Ketahanan kita sekitar 21 hari, sementara harga minyak dunia sempat menyentuh 120 dolar per barel,” kata Pujo, ahli pertahanan dan keamanan itu.
Ia mendorong diversifikasi sumber energi, perluasan mitra impor, hingga penguatan sistem keamanan jalur energi global. Dari sisi industri dan teknologi, diskusi bergerak lebih konkret.
Ahli energi terbarukan Yudo Dwinanda Priaadi, melihat kondisi ini sebagai momentum. “Ini saat yang tepat untuk percepatan energi baru, termasuk PLTS dan bahkan PLTN. Jangan sampai kita kehilangan momentum,” katanya.
Yudo juga menekankan pentingnya elektrifikasi dan teknologi penyimpanan energi berbasis baterai. Sementara itu, Turino Yulianto dari PT Bukit Asam menegaskan bahwa batubara masih menjadi tulang punggung alternatif energi nasional.
Ia menjelaskan, rujukan kondisi krisis energi mengacu pada Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN dan PP Nomor 79 Tahun 2014. Salah satu indikatornya adalah gangguan pasokan BBM selama tujuh hari berturut-turut. “Berdasarkan identifikasi, cadangan BBM kita masih aman menurut Pertamina. Jadi langkah-langkah yang diambil masih mitigasi dan adaptasi,” katanya.
Namun di parlemen, nada kehati-hatian disampaikan lebih tegas. Anggota Komisi XII DPR Sartono Hutomo, mengingatkan bahwa tekanan fiskal tidak bisa dihindari. “Asumsi APBN kita 70 dolar per barel, sementara realitas jauh di atas itu. DPR mengapresiasi belum adanya kenaikan harga BBM, tapi ini hanya menggeser beban,” kata Sartono.
Menurut dia, tanpa langkah struktural, tekanan itu akan berpindah ke sektor lain. “Tetap harus ada penyesuaian harga di masa datang. Kredibilitas kebijakan dan transparansi akan menjadi kunci.”
Dari perspektif pertahanan, Mayjen TNI Priyanto, dekan Fakultas Manajamen Pertahanan UNHAN, menyoroti bahwa Indonesia bukan hanya price taker, tetapi juga risk taker. “Karena kita net importir, ketika distribusi terganggu, dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga stabilitas sosial dan pertahanan,” kata Mayjen Priyanto.
Ia menekankan bahwa Indonesia tidak bisa sekadar mengelola krisis, tetapi harus membangun sistem yang tahan krisis. “Transformasi menuju ketahanan energi bukan pilihan, tapi keharusan.”
Pandangan serupa disampaikan Mayjen (Purn) Pujo Widodo yang mengingatkan keterbatasan daya tahan energi nasional. “Ketahanan kita sekitar 21 hari, sementara harga minyak dunia sempat menyentuh 120 dolar per barel,” kata Pujo, ahli pertahanan dan keamanan itu.
Ia mendorong diversifikasi sumber energi, perluasan mitra impor, hingga penguatan sistem keamanan jalur energi global. Dari sisi industri dan teknologi, diskusi bergerak lebih konkret.
Ahli energi terbarukan Yudo Dwinanda Priaadi, melihat kondisi ini sebagai momentum. “Ini saat yang tepat untuk percepatan energi baru, termasuk PLTS dan bahkan PLTN. Jangan sampai kita kehilangan momentum,” katanya.
Yudo juga menekankan pentingnya elektrifikasi dan teknologi penyimpanan energi berbasis baterai. Sementara itu, Turino Yulianto dari PT Bukit Asam menegaskan bahwa batubara masih menjadi tulang punggung alternatif energi nasional.
Lihat Juga :
