Langkah Maju Tifa dan Roy Pasca Hengkangnya Rismon

Ramdansyah
Praktisi Hukum Troya - Tifa dan Roy Suryo’s Advocate

KONTROVERSI dugaan ijazah Mantan Presiden Joko Widodo—yang melibatkan Tifauzia Tyassuma dan Roy Suryo—telah melalui satu siklus penuh: berawal dari klaim ilmiah, amplifikasi di ruang publik, hingga pengujian hukum dan koreksi internal penulisnya. Peristiwa ini bukan sekadar sengketa politik, melainkan cermin ketegangan dalam masyarakat: bahwa kebenaran tidak lagi diuji semata oleh metodologi, tetapi juga oleh kredibilitas aktor dan legitimasi penegak hukum.

Pada fase awal, yang melibatkan Rismon Sianipar, gerakan ini memperoleh daya dorong dari kemampuannya membangun narasi yang bergema di ruang publik. Klaim berbasis analisis telematika, forensik digital, dan neurosains berhasil menembus diskursus nasional. Kehadiran figur dengan latar belakang akademik, tetapi dari kampus yang sama Universitas Gadjah Mada, turut memperkuat kesan legitimasi ilmiah.

Namun, kekuatan narasi ketiganya mencapai titik kritis ketika fondasi epistemiknya mulai bergeser. Rismon keluar dan konfigurasi Rismon, Roy, dan Tifa (RRT) berubah menjadi Troy (Tifa dan Roy).

Rapuhnya Fondasi Epistemik

Fondasi gerakan mulai melemah ketika salah satu aktor utamanya, Rismon, merevisi temuan sebelumnya. Dalam tradisi akademik, koreksi merupakan bagian dari integritas ilmiah. Namun, dalam ruang publik yang terpolarisasi, koreksi sering ditafsirkan sebagai kelemahan.

Ketika otoritas ilmiah melemah, ruang kosong segera diisi oleh spekulasi. Dalam situasi ini, otoritas pengetahuan tidak lagi ditentukan oleh validitas, melainkan oleh viralitas.

Dalam konteks tersebut, diamnya dr. Tifa—yang tengah beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan—ditafsirkan secara spekulatif sebagai perubahan posisi. Tifa dianggap mengikuti jejak Rismon dan meninggalkan Roy sendirian. Ternyata, interpretasi publik bergerak lebih cepat daripada klarifikasi faktual.

Delegitimasi ilmiah Rismon tidak menghentikan, melainkan menggeser gerakan dr Tifa dan Roy Suryo, tetapi menggesernya ke bentuk yang lebih cair—dan lebih rentan terhadap distorsi. Claire Wardle dan Hossein Derakhshan dalam Information Disorder (2017) menggambarkan bagaimana misinformasi, disinformasi, dan malinformasi saling berkelindan dalam ekosistem digital.

Ancaman Baru: Manipulasi Berbasis AI

Perkembangan terbaru menunjukkan eskalasi yang lebih serius. Roy Suryo (30/03/2026) mengungkap adanya dugaan orkestrasi disinformasi melalui penggunaan nomor palsu yang mencatut nama dr. Tifa untuk skema restorative justice. Terdapat pula amplifikasi diduga konten hoaks dengan penggunaan teknologi alih suara dan kecerdasan buatan (AI) untuk menciptakan ilusi otoritas—misalnya dengan mencatut figur publik dan jurnalis televisi—serta kemunculan video manipulatif berbasis AI.

Fenomena ini menandai pergeseran penting: dari perdebatan fakta menuju manipulasi realitas. Teknologi AI memungkinkan reproduksi otoritas secara artifisial—menciptakan ilusi keabsahan yang sulit dibedakan dari kenyataan.

Pada titik ini, kebenaran publik tidak lagi hanya soal benar atau salah, tetapi juga tentang siapa yang paling mampu mereproduksi narasi secara masif dan meyakinkan.

Indikasi adanya pola sistematis dalam produksi dan penyebaran informasi menunjukkan bahwa konflik telah memasuki babak baru: kontestasi realitas di ruang digital. Dalam kerangka epistemologi digital, fenomena ini menegaskan bahwa kebenaran publik tidak lagi ditentukan semata oleh validitas metodologis, melainkan juga oleh kemampuan untuk melakukan reproduksi narasi secara masif dan persuasif.

Langkah ke Depan: Dari Defensif ke Rekonstruktif

Polemik ini semestinya tidak berhenti pada konflik personal. Ia membuka ruang refleksi yang lebih luas: tentang batas antara transparansi publik versus pencemaran nama baik, serta antara kritik ilmiah versus standar pembuktian hukum. Jika direposisi, gerakan ini selayaknya bergeser dari serangan terhadap individu menuju advokasi sistemik: memperkuat transparansi institusi publik dan memperjelas batas antara kritik berbasis data dan fitnah.

Dalam situasi ini, strategi lama tidak lagi memadai. Yang dibutuhkan adalah rekonstruksi kredibilitas.

Pertama, membangun ulang fondasi ilmiah. Klaim kebenaran seharusnya ditempatkan sebagai hipotesis yang terbuka untuk diuji, dengan dukungan metodologi yang transparan serta verifikasi independen. Publik, termasuk warganet, dapat diundang untuk mengkritisi buku Jokowi’s White Paper.

Dalam konteks perdebatan publik dari perspektif hermeneutika menempatkan bahwa otoritas penulis berakhir ketika karya sudah selesai menjadi buku. Sejak saat itu, pembaca menjadi “raja” yang berdaulat untuk menilai: mengafirmasi kebenaran yang ditawarkan teks atau justru menolaknya. Revisi jelang Restorative Justice dari Rismon Sianipar sudah selayaknya dinilai langsung oleh warganet.

Kedua, reposisi narasi. Fokus perlu bergeser dari tudingan personal menuju isu sistemik: transparansi publik, standar pembuktian dokumen negara, dan perlindungan hukum terhadap diskursus ilmiah. Hal ini dapat ditempuh melalui langkah hukum lanjutan, seperti gugatan ke Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta, apabila permohonan informasi ditolak oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polda Metro Jaya, gugatan citizen lawsuit terhadap pasal-pasal yang bersifat ancaman subjektif, praperadilan atas dugaan kesalahan penerapan pasal, hingga pengujian norma ke Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, penataan ulang arsitektur gerakan. Tidak semua ruang publik perlu direspons. Kredibilitas dibangun melalui konsistensi argumen, bukan intensitas kehadiran di ruang sensasional. Troy seharusnya berfokus pada penguatan argumen berbasis data dan metodologi, bukan pada polemik terbuka di media televisi. Fondasi yang dibangun harus berpijak pada kebenaran ilmiah, bukan asumsi atau perdebatan irasional dari pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

Keempat, penguatan dukungan dari berbagai komponen masyarakat. Keberadaan sejumlah purnawirawan TNI yang mengajukan gugatan citizen lawsuit (SindoNews 29/3/2026) dapat memperluas basis dukungan publik. Dukungan masyarakat sipil, termasuk dari purnawirawan TNI menjadi elemen penting dalam memperkuat posisi gerakan secara sosial dan moral.

Epilog: Batas Retorika

Kasus ini menegaskan satu hal: di era disinformasi, resonansi di ruang publik saja tidak cukup. Klaim harus mampu bertahan dalam uji metodologis dan institusional, ditopang oleh integritas para aktor serta proses penegakan hukum yang berkeadilan.

Dalam situasi demikian, strategi lama tampak tidak lagi memadai. Yang diperlukan bukan sekadar respons, melainkan rekonstruksi kredibilitas secara menyeluruh. Setiap gerakan—betapapun kuat gaung awalnya—akan mencapai batas kredibilitasnya sendiri. Di sinilah publik belajar membedakan: antara derau yang sekadar nyaring bunyinya dan suara yang layak dipercaya.