Komisi X DPR RI Minta Pemerintah Tak Pangkas Dana Pendidikan

Legislator dari Fraksi PKB ini pun meyakini, ada dampak besar baik jangka pendek dan panjang bila anggaran pendidikan dipangkas. Dampak waktu dekat, kata dia, pengurangan anggaran dapat menekan bantuan operasional sekolah, beasiswa, serta kesejahteraan guru.

Dalam jangka panjang pemangkasan anggaran berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran, memperlebar kesenjangan akses pendidikan, hingga melemahkan daya saing Indonesia di tingkat global.

"Risiko yang lebih besar adalah terganggunya pencapaian target pembangunan sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, kami berharap agar pemerintah melakukan efisiensi secara hati-hati, berbasis data, dan dengan mempertimbangkan dampak sosial yang luas," tegasnya.

Lalu juga meminta pemerintah untuk menemukan alternatif efisiensi lain, seperti memperbaiki efektivitas belanja, mengurangi pemborosan birokrasi, serta mengoptimalkan penerimaan negara. "Intinya, kami bukanlah menolak efisiensi, melainkan memastikan bahwa kebijakan tersebut dilakukan secara cerdas, terukur, dan tidak mengorbankan masa depan generasi bangsa, terutama bidang pendidikan," pungkasnya.

Diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah tengah menggodok persentase pemangkasan anggaran bagi setiap kementerian dan lembaga (K/L). Langkah efisiensi ini diambil sebagai strategi utama untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah ambang batas aman 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), menyusul tekanan hebat pada harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah.