BAIS dan Ujian Akuntabilitas TNI

Kedua, ada kebutuhan untuk memastikan tidak terjadi friksi internal atau loyalitas ganda yang dapat menghambat proses hukum maupun investigasi. Langkah ini sekaligus dapat dibaca sebagai upaya “sterilisasi organisasi”, membersihkan potensi residu konflik di dalam tubuh BAIS TNI agar fungsi intelijen strategis tetap berjalan tanpa gangguan.

Persepsi dan Politisasi

Di luar dimensi internal, keputusan ini juga sarat dengan kalkulasi politik. Dalam konteks Indonesia, kasus penyiraman air keras memiliki resonansi emosional yang kuat di masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto pun bereaksi dan meminta Mabes TNI mengusut tuntas kasus ini. Ini bukan sekadar tindak kriminal, melainkan dihubungkan dengan simbol kekerasan yang kerap dikaitkan dengan dampak hukum dan ketidakadilan.

Jika tidak ditangani secara cepat dan transparan, maka kasus ini justru berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap TNI. Apalagi, selama ini TNI menikmati tingkat kepercayaan publik yang relatif tinggi dibandingkan institusi lain.

Dengan menarik kendali ke Panglima, TNI berusaha mengirim pesan bahwa institusi tidak mentolerir pelanggaran, bahkan jika itu melibatkan unit strategis sekalipun. Inilah bentuk manajemen persepsi yang penting untuk mencegah berkembangnya narasi militer melindungi anggotanya sendiri.

Lebih jauh, langkah ini juga dapat dilihat sebagai upaya "pre-emptive" untuk mencegah politisasi. Dalam iklim demokrasi, setiap kasus yang melibatkan aparat bersenjata selalu berpotensi ditarik ke arena politik. Baik untuk mengkritik peran militer di ruang sipil maupun untuk menghidupkan kembali trauma masa lalu.

Bahaya Penyimpangan

Namun, ada dimensi yang lebih dalam dan mengkhawatirkan, yakni potensi penyimpangan fungsi intelijen itu sendiri. Unit seperti BAIS TNI seharusnya beroperasi dalam kerangka pengumpulan dan analisis informasi strategis, bukan tindakan kekerasan langsung terhadap individu sipil.

Jika dugaan keterlibatan personel dalam penyiraman air keras terbukti, maka ini mengindikasikan kemungkinan “mission creep”. Pergeseran fungsi dari intelijen ke tindakan operasional yang diduga tidak sah.

Dalam banyak kasus global, penyimpangan seperti ini sering menjadi pintu masuk bagi praktik “shadow operations”, di mana unit tertentu bertindak di luar kontrol formal. Jika tidak dikoreksi secara tegas, maka hal ini bisa merusak profesionalisme militer dan mengaburkan batas antara operasi negara dan tindakan kriminal.